Jawa Barat, KabarSriwijaya.com – Tito Karnavian Kapolri mengisi materi pada Rapat Pimpinan Cabang dan Badko HMI se-Indonesia yang diselenggarakan di Graha Insan Cita (GIC) Depok, Minggu (12/02/2017).
Dihadapan ratusan Pimpinan Cabang dan Badko HMI se-Indonesia, Tito memberikan materi dengan Tema Globalisasi dan Tantangan Keamanan.
Tito menyampaikan bahwa banyak ancaman yang berpotensi memecah belah bangsa. Antara lain teknologi, keterbukaan informasi, dan globalisasi.
Menurut Tito, jika masyarakat tidak berpikir dewasa, maka hal tersebut bisa jadi bumerang.
“Globalisasi memunculkan persaingan ketat, kejahatan berdimensi baru, disertai memudarnya nilai-nilai luhur bangsa,” terang Tito.
Pada kesempatan ini juga Tito meminta Seluruh Kader HMI se-Indonesia menjadi agen pemersatu umat dan bangsa. Dia meminta Kader HMI tetap kritis, tapi tetap mengedepankan hukum positif yang ada di Indonesia.
“Kebebasan boleh. Namun tentunya bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kebebasan diatur dengan rule of law,” Jelas Tito.
Tito Karnavian mengemukakan, pluralitas atau kebhinekaan sudah menjadi takdir bagi bangsa Indonesia. Saat para tokoh-tokoh pejuang dan pendiri bangsa ini memutuskan bahwa wilayah NKRI adalah dari Sabang sampai Merauke, itu menunjukkan wilayah yang sangat luas. Wilayah ini terdiri dari tiga time zone, di dalamnya ada banyak suku, banyak bahasa, banyak agama, dan banyak adat istiadat.
Dengan kondisi ini Indonesia adalah negara yang unik, karena tidak ada negara lain di dunia ini yang punya keragaman seperti Indonesia.
Menurut Tito, keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bisa menjadi kekuatan sekaligus bisa menjadi potensi konflik yang memecah persatuan bangsa. Dalam keluarga yang disatukan oleh ikatan perkawinan atau hubungan darah antara orang tua dan anak itu saja ada potensi konflik. Apalagi dalam kelompok besar seperi negara Indonesia.
“Konflik terjadi karena ada perbedaan kepentingan. Kalau kita mau bersatu, perbedaan kepentingan kita abaikan dan kepentingan bersama diutamakan. Bagi yang ingin memecah bangsa ini, maka perbedaan kepentingan ditonjolkan, sebaliknya kepentingan bersama dimarjinalkan,” tutur Tito.
Tito mengingatkan bahwa kebebasan dalam berdemokrasi tidak bersifat absolut. Kebebasan mengemukakan pendapat misalnya, itu tidak boleh melanggar HAM, tidak boleh mengganggu kepentingan umum, tidak mengganggu keamanan dan tidak merusak fasilitas publik.
“Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meminimalisir potensi konflik yang bisa memecah belah bangsa agar pembangunan bisa terus berlanjut,” kata Kapolri.
Di akhir paparannya, Kapolri mengatakan bahwa sambil terus mengembangkan sikap toleransi, Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat, bersih dari korupsi, dan mau merangkul semua kelompok dan elemen yang ada. (DJ)
