Palembang, KabarSriwijaya.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) gelar Rapat Paripurna Istimewa XXVI dalam rangka penyampaian pidato Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel masa jabatan 2018-2023, di Gedung DPRD Sumsel, Senin (08/10/2018).
Dimana Rapat Paripurna Istimewa XXVI dihadiri oleh Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya untuk pertama kalinya sejak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Masa Jabatan 2018-2023.
Dalam pidatonya Mantan Bupati OKU Timur dua periode ini meminta semua pihak segera merapatkan barisan untuk bersinergi membangun Sumsel dengan Visi Provinsi Sumsel 2018-2023 “Sumatera Selatan Maju untuk Semua”.
Selain mengentaskan angka kemiskinan sampai di bawah angka nasional, HD berharap sinergi ini juga mampu mempertahankan capaian kinerja pembangunan yang sudah baik.
“Kita harus bekerja keras lagi untuk mengejar ketertinggalan kita pada capaian kinerja beberapa indikator makro yang belum maksimal,” tegasnya.
Mengenai pemahaman visi Sumsel Maju untuk Semua terdiri dijelaskan Gubernur HD terdiri dari 4 makna di antaranya yakni keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasik-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.
Sumsel Maju untuk Semua juga menggambarkan kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal disamping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan pro-rakyat, pro-lingkungan dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.
“Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki 5 misi salah satunya yaitu membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yabg didukunh sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan,” jelasnya.
Misi lainnya yaitu meningkatkan kualitas SDM baik laki-laki maupun perempuab yang sehat berpendidikan, profesional, kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas koruosi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabikitas yang didukung aparatur pemerintahab yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.
Kemudian membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guba percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, seera mewujdukan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah. .Misi terkahit yakni meningkatkan kehifuoan beragana, dan budaya untuk membangin karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.
“Kami berusaha mengakomodir semua, sehingga tidak ada yang terabaikan,” tambah Gubernur HD singkat.
Herman Deru juga mengtakan bahwa masing-masing misi tersebut telah dijabarkan ke dalam beberapa program kerja. Misalnya soal membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan dilakukan dengan program kerja pengembangan ekonomi kreatif di sektor jasa dan industri kecil dan menengah, lalu pengembangab kawasan komoditas/sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal serta membangun infrastruktur dalam mempercepat pembabgunan perekonomian rakyat.
Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM baik laki-laki maupun perempuan yang sehat berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan direalisasikan denga program merja seoerti menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas melalui revitalisasi sarana dan tenaga kesehatan (Puskesmas, Pos Kesehatan Desa, Pondok bersalin desa dan lainnya. Kemudian memfasilitasi dokter keluarga mandiri.
Sementara itu program kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas korupsi, kolusi fan nepotisme dilakukan dengan membangun hubungan administrasi pemerintah yang lebih harmonis dengan Bupati/Walikota se Sumsel sebagai bagian dari oroses reformasi birokrasi.
“Kami akan menjabarkan visi dan misi tersebut secara lebih detil dan terukur yang akan dicapai selama 5 tahun dalam RPJMD provinsi Sumsel 2018-2023. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamankan bahwa RPJMD harus telah ditetapkan 6 bulan setelah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk itu kami mohon dukungan dan kerjasamanya agar RPJMD dapat diselesaikan tepat waktu,” tutupnya.
Sementara itu, Plt Ketua DPRD Sumsel M Yansuri SIP menyambut baik program serta visi-misi yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.
“Secara garis besar 5 program unggulan yang disampaikan oleh Gubernur dan Wagub akan dibahas lagi lebih lanjut nantinya di Rapat Banmus,” tambah Yansuri Plt Ketua DPRD Sumsel
Lebih lanjut, Yansuri menyampaikan direncanakan diatas tgl 15 Oktober nanti akan dilaksanakan Banmus kembali untuk membahas lebih lanjut hal ini.
Turut hadir dalam rapat paripurna istimewa tersebut antara lain Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Kapolda Sumsel Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Dirut BPD Sumsel Babel M.Adil, sejumlah Bupati dan Walikota serta Kepala OPD, serta instansi lainnya. (SB/RLS)
