Musi Rawas, KabarSriwijaya.com – Pengadaan Penyediaan Makanan dan Minuman (Makmin) Tahun 2018, di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Provinsi Sumatera Selatan, dipertanyakan.
Hal itu diungkapkan oleh koordinator Pemuda Indonesia Menggugat (PIM) Lubuklinggau, Reki Alpiko. “Kita menduga pengadaan makmin banyak kejanggalan,” katanya. Rabu, (03/07/2019).
Dilanjutkannya, proyek yang menelan dana sebesar Rp 418.945.000 tersebut, tidak dijelaskan secara rinci mengenai petugas Pol PP di posko induk. “Posko induk yang mana, dan berapa jumlah anggota dapat jatah makmin,” lanjutnya.
“Ini uang APBD, harus dipertanggungjawabkan penggunaannya,” tegas Reki.
Sementara itu, dari data beberapa orang wartawan yang bertugas di Kabupaten Musi Rawas, menyebutkan proyek penyediaan Makmin tersebut terindikasi KKN.
Kegiatan penyediaan makmin di Sat Pol PP Kabupaten Musi Rawas, diduga kuat dikerjakan sendiri, kata wartawan Sorot. “Kami pernah dilarang bertanya masalah makmin oleh Kasat Pol PP,” timpal temannya dari Beligat.
Bedasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas, Nomor 68 tahun 2017, tentang Penjabaran APBD Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2018. Bahwa SKPD PO
Pol PP dan Damkar tahun 2018, telah menganggarkan dana sebesar Rp 418 juta, untuk Penyediaan Makanan dan Minuman.
Adapun item uraianya dari kegiatan itu diantaranya, makmin petugas jaga pada Pos induk sebanyak 8 orang x 365 hari x 2 kali, atau sebanyak 5,840 bungkus x Rp 22.000, dengan jumlah Rp 128.480.000.
Selain itu, makmin petugas pada Ring 1, sebanyak 6 orang x 240 hari x 1 kali, atau sejumlah 1,440 bungkus x Rp 22.000, dengan jumlah Rp 31.680.000. Serta masih ada item lainya.
Dari total biaya yang dikeluarkan untuk makmin tersebut terdapat selisih yang cukup besar dari anggaran dalam APBD.
Sementara Kasat Pol PP, Syamsul Djoko Karyono, tak memberikan jawaban saat wawancara tertulis via WhatsApp dengan nomor +62 813-7771-****, mengenai masalah tersebut. (BRY)
