DAERAHMurataraOPINI

Ketimpangan Sosial di Muratara Menjadi Warning bagi Syarif-Devi

Muratara, KabarSriwijaya.com – Isu aktual keinginan pisahnya kecamatan Rawas Ilir dari Kabupaten MURATARA bergabung dengan Kabupaten MUBA yang dilontarkan oleh Bapak Amri Sudaryono legislator Muratara (Tokoh sekaligus Sekretaris Presidium DOB MUARATARA) Akhir-akhir ini menjadi perbincangan menarik baik yang kontra maupun yang tidak bahkan menjadi Viral di Medsos khususnya public Muratara.

Menyikapi Viralnya isu kontroversial ini sebagai politisi saya anggap hal biasa karena secara Undang-Undang dan norma Pancasila tidak ada yang dilanggar selagi tidak keluar dari NKRI itu sah-sah saja, walaupun dari sisi semangat primordialisme kedaerahan ada yang terusik dan merasa janggal sehingga banyak yang berkomentar Negatif bisa jadi karena tidak didalami secara substansial apalagi cenderung terafiliasi ke kelompok tertentu.

Setelah saya ajak beliau berdialog dengan mendengar kekesalan serta rasa frustasi dengan pemerintah Muratara sebagai Wakil Rakyat dari Rawas Ilir –Nibung hingga keluar pernyataan siap jadi motor Rawas Ilir gabung dengan MUBA. Saya amati dan menganalisa Fakta di lapangan selain beberapa yang telah saya ketahui sebelumnya saya katakan pernyataan atau isu kontroversial yang telah menjadi Viral di medsos akhir ini, sesungguhnya sebagai Raport Merah dan mengkofirmasikan kepada public ada ketimpangan sosial di Muratara dan menjadi warning bagi pemerintahan Syarif-Devi yang kurang lebih tinggal 1,5 tahun lagi.

Saya sebagai ketua Fraksi Gabungan Karya Bintang Keadilan (KBK) DPRD Muratara pernah menyampaikan melalui pandangan Fraksi telah mengingatkan pada Pemerintah Muratara ketika Rapat paripurna LKPJ Bupati. Bagaimana dengan realisasi implementasi Visi-Misi Bupati-Wakil Bupati?…Apakah realisasi APBD Muratara sudah subtansial?…… atau hanya seremonial?…… belum lagi realisasi serapan anggaran beberapa OPD yang perlu dievalusasi dengan peresentasi yang minim standart?…… dan jawaban dari Pemerintah waktu itu saya anggap masi Normatif saja. Public tidak tau karena tidak terblow-up oleh media.

Pembangunan/Penganggaran Subtansial maksudnya, sesuai narasi Visi-Misi dan menjawab ketimpangan social, pemerataan skala prioritas (equal priority scale – Piqh Aulawiyat). Bukannya seremonial, maaf kalau boleh saya analogikan seperti kepala rumah tangga memberi uang belanja kepada istrinya pengampuh dapur yang penting uang terbelanjakan sremoninya berjalandan terlaporkan padahal subtansinya apakah realisasi itu suadah sesuai kebutuhan gizi dengan anggaran dapur yang ada, bukan mahalnya tetapi kebutuhan sublemen vitamin terpenuhi dan tidak terjangkit Gizi Buruk pada Anaknya.

Banyak Ketimpangan sosial yang telah terjadi dan perlu di-Evaluasi, cukup saat ini Empat sample indicator diantaranya ;
Pertama : Seperti contoh Rawas Ilir; ada permasalahan ketimpangan sosial salah satunya setiap banjir telah terjadi kelumpuhan transportasi karena lebih dari 10 titik krusial harus diatasi dengan peninggian/peningkatan jalan (kita tidak membahas banjir besar, karena itu bencana Alam). Setidak-tidaknya ada narasi pembangunan subtansial menjawab ketimpangan sosial. Sesuai kemampuan misalnya Anggaran tahun ini 1 titik, tahun depan 2 titik berkelanjutan dan seterusnya….Sementara sampai saat ini satu titikpun belum terjawab dan berkutat pada seremonial, belum lagi ditinjau dari pemerataan skala prioritas lainnya. Cerminan visi misi Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas perlu evaluasi. Yang Nota Benenya Rawas Ilir Penyumbang Dana Bagi Hasil terbesar APBD Muratara, yang harus lebih diperhatikan agar lebih baik dan lancar pembangunan Muratara. Rakyat merasa Rawas Ilir sebagai daerah penghasil DBH/dana bagi hasil tetapi pembangunan jauh dari skala prioritas dan pemerataan. Perlu semua ketahui Rawas Ilir dari Minyak tahun 2018, yaitu dari seleraya melalui DBH lebih kurang 85.000.000.000, ( delapan puluh lima milyar) dengan produksi minyak rata rata 1.450 barrel per hari dan harga rata rata USD50 per barrel, tambah batu bara lebih kurang IDR30 miliar, tahun 2019 akan lebih besar DBH ke Muratara karena produksi rata rata 2200 bahkan mendekati kedepannya 3000 barrel perhari dan harga rata rata USD60 per barrel. Tahun Anggaran 2019 berdasarkan rincian DBH Kemenkeu MIGAS 153.558.628.0000 (Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), Tambang, Minerba 98.915.508.000 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah) belum terhitung perkebunan. Uang tersebut menjadi APBD Muratara dan dibangun menyebar seluruh Muratara.

Kedua ; ketimpangan sosial ekonomi kesejahteraan rakyat, Permasalahan lahan masyarakat yang banyak diserobot Perusahaan dengan tidak berkeadilan, PT- Karyawan PHK besar-besaran dengan hak-haknya tidak dipenuhi. Masyarakat perlu kehadiran pemerintah mengadvokasi dengan realitas subtansial. Bila perlu cabut izin prinsipnya bagi yang mengangkangi regulasi dan menjadi lintah di Daerah dan rakyat jadi mangsa.

Ketiga ; Ketimpangan social subtansial Vs seremonial yang cendrung lebay menampilkan kepada public, cendrung pencitraan dibandingkan membangun personal branding. pencitraan adalah “pembungkusan diri” dengan gambaran yang disukai oleh public walaupun apa yang diberikan sebagai value kadang tidak jelas atau bahkan cenderung kehilangan Narasi atau “kosong”. Berbeda dengan personal branding, walau disebutkan di awal memiliki banyak kesamaan dengan pencitraan–yaitu pembentukan kesan kepada public tentang diri seseorang, tetapi lebih memfokuskan pada core competencies yang dimiliki. Personal branding biasanya dilakukan secara consistensi dengan jangka waktu yang relatif lebih panjang dibandingkan dengan sebuah pencitraan. Jadi membangun personal branding diperlukan usaha serta hasil yang lebih konkret, terencana, terukur dengan tujuan akhir yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada public muratara yang bermuara hasil (Out Come).

Keempat; Ketimpangan sosial Assessment ASN isu formalitas Seremony dan syarat kepentingan tidak subtantif hingga permasalahan hukum ketata negaraan dan permasalahan penyimpangan kewenangan yang berdampak kepidana yang akan menjadi “Bom Waktu” ke depan. Ini akan mencedrai Visi Misi Syarif-Devi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Santun dan Berakhlak Mulia.

Perlu pemahaman kita bersama sebagai warga yang baik. Mengkritik pemerintah memang bagian dari sistem demokrasi yang dilindungi Undang-undang di negara ini. Apalagi tugas sebagai Anggota DPRD dibayar untuk hal itu. Namun demikian, kritikan tersebut pun harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Undang-undang, tidak dilakukan dengan kritik caci-maki atau kritik menjatuhkan. Dan apa yang saya sampaikan ini merupakan wujud dari rasa memiliki lepas dan luar dari sikap abu-abu suka tidak suka (like it or not). Ayo kita berdialog cari solusi fomulasi mendorong pemerintah Syarif-Devi dalam mewujudkan Visi-Misi yang kepemimpinannya tingal kurang lebih 1,5 tahun lagi. Bila perlu stakeholder dan LSM, Pemuda, Mahasiswa dan para aktivis Muratara secara terbuka pada publik berada dalam sebuah forum Kupas tuntas realisasi implementasi Visi-Misi dan saya siap jadi salah Satu Nara Sumber mewakili DPRD Muratara kalau memang itu diperlukan untuk Muratara lebih baik.

*Hermansyah Samsiar
Dosen, Politisi PKS, DPRD Muratara.
Mahasiswa S3 Calon Doktoral UIN Raden Fatah Palembang.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close