JAMBINASIONALSUMSEL

Koalisi NGO Sumsel dan Jambi : Permen LHK Nomor P.7 Janggal


Jakarta, KabarSriwijaya.com
Koalisi Anti Perusakan Hutan Sumatera Selatan-Jambi mencurigai penerbitan Permen LHK
Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Koalisi beranggotan 36 LSM itu menduga, Permen yang mulai berlaku 24 April 2019,
diterbitkan untuk memudahkan PT Marga Bara Jaya (MBJ) mendapatan izin dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk membangun jalan khusus angkutan batubara
melewati kawasan Hutan Harapan, yang merupakan hutan tropis dataran rendah tersisa di
Sumatera.

Menurut Ali Goik, koordinator koalisi, Permen LHK Nomor P.7 itu diterbitkan untuk mengganti
Permen LHK Nomor P. 27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018. Padahal, Permen LHK nomor P.27
itu diterbitkan 13 Juli 2018, atau baru 8 bulan berlaku.

“Penerbitan Permen LHK itu janggal
karena belum setahun berlaku tapi sudah diganti. Kami curiga, kehadiran Permen yang baru
adalah untuk mengakomodasi PT MBJ agar bisa membangun jalan khusus angkutan batubara
melewati Hutan Harapan,” papar Ali Goik yang juga direktur Yayasan Depati ini.

Kecurigaan koalisi LSM dua propinsi ini beralasan. Pada Permen LHK yang lama, Pasal 12 Ayat
(1) huruf a menyebutkan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan
pertambangan mineral dan batubara tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang
dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dalam
Hutan Alam atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan
Desa. Hutan Harapan dikelola oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki) berdasarkan
IUPHHK-RE yang diterbitkan KLHK.
Pada Permen LHK yang baru, sebetulnya tidak ada yang diubah, tapi ada penambahkan pada
Pasal 12 Ayat 1 huruf c, yang sebelumnya tidak ada. Bunyi Pasal 12 Ayat 1 huruf c adalah,
bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap
permohonan untuk kegiatan jalan angkut produksi pertambangan.

KLHK Memihak PT MBJ

Abdul Haris menyoroti frasa, ‘dikecualikan terhadap permohonan untuk kegiatan jalan angkut
produksi pertambangan’. “Kalimat ini yang kami curigai. KLHK dengan sengaja mengubah
Permen yang lama dengan Permen yang baru, agar PT MBJ bisa membangun jalan khusus
angkutan batubara dalam kawasan Hutan Harapan, tanpa menabrak aturan yang sudah ada,”
kata Abdul Haris Ketua SBC. “Padahal kawasan yang dilewati jalan khusus angkutan batubara
itu merupakan hutan dataran rendah tersisa di perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi.”
Pihak koalisi 36 LSM di Sumatera Selatan dan Jambi ini menduga, kejanggalan sudah tercium
saat pembahasan Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Andal) Rencana Kegiatan
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT MBJ.

Rapat yang digelar Komisi Penilai Amdal Pusat, berlangsung tiga kali: Kantor KLHK Jakarta 20 Februari 2019;
Palembang, 27 Maret 2019; dan di kantor KLHK Jakarta lagi, 1 Juli 2019.
Pada dua kali rapat awal, sebagian besar peserta menolak rencana pembangunan jalan
khusus angkutan batubara melewati kawasan Hutan Harapan. Penolakan itu terkait dengan
Permen LHK Nomor P. 27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, sehingga tidak memungkinkan PT
MBJ mendapatkan izin membangun jalan di kawasan yang sudah dibebani IUPHHK-RE.

Namun, menjelang rapat ketiga, tiba-tiba KLHK menerbitkan Permen Nomor
P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019. Kehadiran Permen LHK yang baru ini ternyata “maknyos”.
“Pihak kementerian sudah terang-terangan memihak PT MBJ. Permen LHK yang semula
melarang pemberian IPPKH di kawasan yang sudah dibebani izin, dengan mudah bisa diubah,
demi memuluskan langkah PT MBJ,” terang Ali Goik.

Melalui dokumen yang sudah direvisi, PT MBJ mengusulkan dua trase jalan khusus angkutan
batubara, yakni di dalam kawasan Hutan Harapan, dan di luar kawasan Hutan Harapan. Saat
rapat Komisi Penilai Amdal Pusat, 1 Juli 2019, sebagian besar peserta tetap keberatan jika
jalan dimaksud melewati Hutan Harapan. Meski demikian, dalam berita acara, tidak ada
ketegasan menyangkut trase jalan yang akan dilewati PT MBJ.
Yang menarik, meski belum ada keputusan terkait trase jalan khusus angkutan batubara yang
akan dilewati PT MBJ, dikabarkan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) KLHK
sudah memberikan rekomendasi. Isinya menyetujui trase jalan yang akan dilewati PT MBJ,
yakni melewati kawasan Hutan Harapan. PT MBJ saat ini tengah menunggu persertujuan
Menteri LHK. “Kemungkinan besar PT MBJ akan mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan,
karena tidak ada pertaturan yang dilanggar,” kata seorang sumber di KLHK, yang dikutik
Koalisi Anti Perusakan Hutan.

Jika KLHK menerbitkan IPPKH kepada PT MBJ, dan Hutan Harapan akan dilewati jalan khusus
angkutan batubara, dikhawatir kawasan hutan tropis dataran rendah tersisa di Sumatera
terancam akan habis, mengingat akses masuk ke dalam kawasan makin terbuka.

KLHK Tak Berani Hadapi “Orang Kuat”

Dalam keterangan persnya, Koalisi LSM dari dua propinsi ini meminta PT MBJ tidak perlu
membangun jalan baru, karena dampak yang akan ditimbulkan. Sebab, jalan yang ada dan
sudah digunakan selama ini untuk mengangkut batubara, dari lokasi tambang menuju
stocpile, masih layak digunakan. Jalan yang disebut warga sebagai jalan Conoco Philip ini,
sudah lama dimanfaatkan perusahaan tambang batubara.

Selain itu, menurut Ali Goik, masih ada jalan alternatif lain, yakni melewati jalan yang selama
ini dimanfaatkan dan berada dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Sejahtera
Bahagia Bersama (SBB). Namun, dikabarkan, PT SBB keberatan jika jalan yang berada di lahan
konsesi mereka dimanfaatkan untuk dilewati angkutan batubara.

Menurut Ali Goik, baik PT
MBJ maupun KLHK, tidak berani memanfaatkan jalan yang berada di kawasan HTI milik PT
SBB. Padahal, jalan HTI ini jauh lebih aman dan tidak menimbulkan dampak berarti jika
dilewati oleh angkutan batubara. (RLS)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close