OPINI

Pelantikan Presiden dan Nasib Oposisi

Mencermati Ulang Konflik & Konsensus

ISU oposisi menjadi perbincangan menarik menjelang dilantiknya Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang paling banyak memperoleh sorotan ialah menguatnya sinyal Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan. Ia menguat pasca kunjungan Prabowo kebeberapa ketua umum partai yang merupakan mitra koalisi pemerintah. Beberapa kader Gerindra menyinggung bahwa Gerindra akan siap jika diminta untuk membantu kerja pemerintahan dari dalam. Tulisan ini dimaksudkan untuk sedikit memotret dan merefleksikan konflik dan konsensus dalam dinamika politik di Indonesia.

Konflik dan Konsensus

Kajian mengenai konflik antara lain dapat dirujuk dari pemikiran Karl Marx yang menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional. Kajian mengenai Konflik dan Konsensus dapat ditemukan dari gagasan Dr Alfian (1981) yakni memotret tiga sistem politik yang pernah ada di Indonesia. Dari masa Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila. Alfian berpandangan, dinamika politik dalam setiap sistem politik hampir selalu diwarnai oleh tarik menarik antara konflik dan konsensus.

Konfilk dan Konsensus bagaimanapun merupakan teori dasar dalam melihat dinamika politik di Indonesia. Periode pertama kepemimpinan Jokowi, konsensus dirasa sulit dibangun pola perilaku politik masyarakat yang cenderung emosional konfrontatif ketimbang rasional persuasif. Pada periode pertama Jokowi kesulitan membangun konsensus karena konfliknya yang lebih besar. Namun sebaliknya wacana rekonsiliasi (konsensus itu) justru dibangun menjelang putusan MK sampai menjelang wacana penyusunan kabinet dan pelantikan.

Pada masa Orde Lama Soekarno berupaya untuk menyatukan Idiologi nasionalis, Islam dan Marxisme, yang merupakan bukti bahwa perbedaan-perbedaan idiologis merupakan realitas yang terjadi dimasyarakat. Hanya saja, Soekarno tidak konsisten dengan pemikirannya, sehingga ketika berkuasa pada Demokrasi Terpimpin, Soekarno justru memaksakan konsensus dengan cara menindas konflik dan membungkam pendapat. Sementara, memasuki gerbang kedua, Pemerintahan Jokowi berusaha membangun konsensus dengan pendekatan pragmatis (bukan dasar idiologis) dengan merangkul partai oposisi kedalam koalisi pemerintahan.

Mencermati Nasib Oposisi

Hal yang menarik kemudian apakah koalisi yang dibangun dengan model satu ranjang dengan oposisi akan bertahan dan langgeng. Kekhawatiran Rocky Gerung terkait kosongnya saluran oposisi jika semua parpol masuk dalam rumah yang sama menyebabkan terbukanya potensi chaos karena rakyat yang memilih oposisi terpaksa akan berhadap-hadapan langsung dengan pemerintah.

Dalam demokrasi yang menganut sistem presidential maupun parlementer, oposisi selalu diperlukan, dalam istilah Nurcholis Madjid, mesti ada yang menjadi oposisi loyal. Koalisi mayoritas memungkinkan pemerintahan mengarah ke absolutisme (ini berseberangan dengan mimpi demokrasi). Hal menarik, koalisi yang dibangun dalam politik era pragmatis adalah narasi-narasi normatif retorik. Publik akan bertanya apakah proses koalisi bersama oposisi akan bertahan langgeng atau nanti akan terjadi keterpecahan dari dalam.

Upaya Jokowi jilid ke-2 untuk merangkul semua warna parpol jelas menarik perhatian publik. Namun jika akhirnya konsensus elit gagal dibangun, akankah modelnya mirip Era Soekarno saat membangun Demokrasi Terpimpin, konsensus kehilangan makna dan menjadi tidak relevan manakala setiap yang berpotensi konflik dan bibit oposisi mesti dilumpuhkan.

*) Penulis merupakan Direktur Pusat Studi Politik dan Pembangunan Teras Indonesia

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
21
Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close