DAERAHMusi Rawas

Edwar Antoni: APH Sebaiknya “Jemput Bola” Usut Temuan BPK di DPRD Mura

Musi Rawas, KabarSriwijaya.com – Aparat Penegak Hukum (APH) sebaiknya “jemput bola” untuk segera mengusut temuan BPK di sekretariat Dewan Perwakilkn Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, kata Pakar Hukum MLM Edwar Antoni kepada kabarsriwijaya.com. Rabu, (21/11/2019).

Dilanjutkan Edo panggilan akrab Edwar Antoni, mengapa harus jemput bola, sebab hasil audit BPK tersebut terdapat beberapa temuan yang diduga merugikan negara, serta angka-angkanya tertulis dengan jelas, cukup untuk bahan awal penyelidikan.

“Lagian temuan tersebut sudah jadi konsumsi publik, sudah viral, dan tak ada klarifikasi dari sekwan di sejumlah media, dan publik wajib tahu,” jelas Edo.

Edwar Antoni, sang pengacara terkenal di MLM yang mendirikan Law Office EDWAR ANONI, SH, MH and Partners Lubuklinggau mengatakan, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Musi Rawas, sebagai pejabat publik mestinya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan masalah temuan BPK di DPRD Mura, sebab hal tersebut merupakan bagian dari upaya good goverment, dan membuktikan bahwa dia adalah ASN yang bertanggung jawab.

“Sekwan pejabat publik, jangan diam terhadap persoalan publik, demi pemerintahan yang baik dan bersih, saat dia menjabat ada tanggungjawab moral terhadap masyarakat,” kata Edo panggilan Edwar Antoni.

Dilanjutkan, apabila sekwan atau pejabat terkait tidak melakukan klarifikasi ada dua kemungkinan yang terjadi, pertama, Sekwan tak paham tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) nya sebagai pejabat publik, kedua patut diduga memang ada kesalahan atau indikasi kecurangan dalam anggaran Sekwan.

“Dugaan saya telah terjadi tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Mura, apa susahnya klarifikasi jika benar, saya berharap APH segera mengusut temuan ini tak mesti ada laporan,, sebab pemberitaan sudah luas dan publik menunggu itu,” ujarnya.

Ditambahkan Edo yang juga aktivis JAMAN pusat tersebut menambahkan, dalam hal ini jelaslah bahwa kedudukan Sekwan sebagai pejabat publik amat rentan dengan definisi korupsi dan unsur-unsur lain yang dijelaskan dalam Undang-undang tipikor.

“Untuk itu tidak ada kendala lagi bagi pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengusut temuan di DPRD Mura ini, data dalam pemberitaan media sudah cukup untuk memanggil Sekwan,” jelas Edo.

Kembali mengingatkan, persoalan yang sedang hangat di pemberitaan dan netizen yakni, temuan BPK TA 2017, realisasi belanja pegawai tunjangan komunikasi intensif dan transportasi DPRD Kabupaten Musi Rawas melebihi ketentuan sebesar Rp.710.175.000,- dalam hal ini BPK berpendapat Sekretaris DPRD tidak memedomani SE Mendagri Nomor 188.31/7810/SJ mengatur implementasi pembayaran hak keuangan, sehingga terjadi kelebihan pembayaran.

Hal tersebut disebabkan oleh Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas sesuai ketentuan.

Temuan kedua, realisasi belanja dinas luar daerah pada sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.157.439.338,- jumlah tersebut didapat dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah pada sekretariat DPRD serta konfirmasi ke maskapai penerbangan dan hotel.

Menurut BPK kelebihan pembayaran SPPD tersebut karena Sekwan kurang pengawasan dan PPK, PPTK serta bendahara pengeluaran serta pelaksana perjalanan dinas tidak mematuhi pertanggungjawaban daerah.

Tahun Anggaran 2018 permasalahan yang sama terulang kembali dalam audit BPK, kelebihan pembayaran SPPD diuraikan sebagai berikut, terdapat tiga item dalam kelebihan pembayaran satuan biaya perjalanan dinas yakni, kelebihan pembayaran uang harian sebesar Rp.87.728.000,- uang representasi Rp.3 juta, dan kelebihan pembayaran uang penginapan sebesar Rp.27 juta lebih.

Selanjutnya pembayaran uang transportasi, hasil konfirmasi atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa tiket pesawat kepada maskapai penerbangan sebesar Rp.22 juta lebih ditambah kelebihan pembayaran uang penginapan Rp.13 juta lebih. (BRY)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close