DAERAHSUMSEL

Usulan Mendagri Dinilai Berpeluang Semakin Melegitimasi Oligarki Parpol

Palembang, KabarSriwijaya.com – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melontarkan wacana mengganti sistem Pilkada langsung menjadi Pemilihan oleh DPRD dengan alasan biaya politik yang ditanggung calon bisa sangat tinggi.

“Banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti yang dilansir beberapa media Rabu (06/11/2019) lalu.

Usulan tersebut menjadi ramai dan didiskusikan ditengah publik, Direktur Center For Political Studies Teras Indonesia, Haekal Haffafah berpandangan argumentasi Mendagri terkait pilkada selama ini berpotensi menyuburkan koruptor, dengan alasan karena berbiaya tinggi tidak mendasar.

“Justru potensi biaya pilkada lewat DPRD jauh lebih mahal, karena proses pemilihannya tidak akan transparan, tertutup dan elitis. Reformasi sebetulnya dilahirkan untuk melawan itu,” ungkap Haekal, di Peninsula Hotel, Palembang, Rabu (20/11/2019).

Haekal melihat usulan ini belum relevan, jika usulan Pilkada lewat DPRD ini diterima, yang akan diuntungkan adalah partai-partai besar terutama adalah partai politik yang memporeleh banyak kursi legislatif di daerah.

“Kalau oligarki parpol yang akan terjadi, kita takut siklus kepemimpinan lokal akan berputar-putar disitu-situ saja, yang akan lahir bukan bupati rakyat, melainkan bupati parpol sebab yang nanti akan menentukan adalah restu dan perintah para Ketum Partai” tegas Haekal

Alumni Lemhannas Pemuda VIII ini mengkritisi, semangat Demokrasi itu adalah semangat untuk melawan pemerintahan model monarki, cita-cita demokrasi itu adalah cita-cita kebebasan dan kesetaraan.

“Hal yang paling fundamental dalam demokrasi itu adalah partisipasi langsung rakyat, kita menolak Orde Baru karena itu. Money politik selama ini terjadi karena rakyat belum sejahtera, tugas pemerintah adalah menuntaskan itu bukan mengganti sistem pemilihan” Jelas Pemerhati Politik Sumsel ini.

Haekal mengatakan publik mencium ada target politik yang lebih besar dari sekedar Pilkada lewat DPRD.

“Diawal-awal kita melihat wacana pemilihan Presiden lewat DPR-RI sempat digulirkan, sekarang wacana itu dibangun ditingkat lokal, publik mencium agenda Pilkada lewat DPRD ini akan menjadi pintu masuk masuk untuk meloloskan agenda Pilpres 2024 lewat DPR RI, siapa yang bermain lewat isu ini, publik bisa menilai,” pungkasnya. (RLS)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close