Lubuk Linggau

KPS Pertanyakan Soal Perizinan Alfamart, Indomaret dan SM

Lubuklinggau, KabarSriwijaya.com – Komite Pemuda Silampari (KPS) kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, mempertanyakan perizinan tiga usaha retail yakni Alfamart, Indomaret, dan SM Swalayan yang menurutnya merugikan usaha kecil masyarakat. Senin, (10/02/2020).

Dalam Press Release yang disampaikan, Hendri Yasa, KPS meminta Walikota Lubuklinggau agar tegas dalam memberikan izin kepada Alfamart, Indomaret dan SM Swalayan agar tidak mematikan warung dan usaha kecil menengah yang ada di tengah masyarakat, bahkan sudah masuk ke lorong-lorong pemukiman warga.

“Permintaan tersebut sejalan dengan pernyataan Walikota SN Prana Putra Sohe pada 12 November 2019 yang tidak akan mengizinkan lagi pendirian Alfamart dan Indomaret,” jelas Hendri.

Dilanjutkan, jika merujuk Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun  2012 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kota Lubuklinggau Tahun 2012 – 2032 dalam pasal 59 ayat (2) butir b disebutkan: perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bertujuan untuk mengindari eksternalitas negatif.

Sementara, dampak negatif dari hadirnya Alfamart, Indomaret termasuk juga SM Swalayan sampai ke lorong-lorong sudah berdampak negatif terhadap perekonomian warga yang selama ini mengandalkan hidup dari berjualan.

“Walikota pernah mengatakan, dengan adanya Alfamart dan Indomaret bisa memperkerjakan tenaga lokal dan izin dari masyarakat sekitar. Sementara, dampak jangka panjang sama sekali tidak pernah terpikirkan,” kata Hendri.

Selain tidak lagi memberikan izin, Hendri juga meminta Walikota Lubuklinggau meninjau ulang perizinan Alfamart dan Indomaret yang saat ini sudah berdiri di beberapa kelurahan yang bukan di sepanjang jalan Yos Sudarso dan A. Yani.

Sebab, dalam Pasal 36 ayat 4 Perda Nomor 1 tahun 2012, sangat jelas disebutkan: Kawasan toko modern berupa pengembangan toko modern berada di di Pusat Pelayanan Kota  khususnya di kanan kiri jalan Yos Sudarso dan A. Yani.

BACA JUGA :  Dana Hibah OKP Diduga Pakai SPJ Fiktif

“Berarti Alfamart, Indomaret termasuk juga SM Swalayan yang lokasinya selain di jalan Yos Sudarso dan Jalan Ahmad Yani sudah melanggar Perda,” katanya.

Dalam Perda tersebut juga, apabila ada pembangunan yang tidak sesuai sesuai dengan peraturan izinnya dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

Sekali lagi Walikota harus bertindak tegas agar Perda tidak digugat. Pasalnya dalam pasal 69 sangat jelas menyebutkan, masyarakat memiliki hak mengetahui rencana tata ruang, mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya serta mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.

“Komite Pemuda Silampari siap untuk membantu pemerintah melakukan evaluasi untuk proses perizinan Alfamart, Indomaret dan SM Swalayan jika tetap dilanjutkan,” pungkasnya. (BRY)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close