OPINI

Menggagas 23 Maret Sebagai Hari Masyarakat Adat Sumatera Selatan

MASYARAKAT Adat atau Masyarakat Hukum Adat adalah Masyarakat yang hidup di suatu wilayah berdasar kesamaan leluhur, diatur oleh Hukum Adat melalui Lembaga Adat, dan memiliki Hak Atas Hasil dan Pengelolaan Wilayah Mereka, (Demikian ditulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Dalam UUD 1945 Asli sebagai Penjelasan Pasal 18 Bab Penjelasan VI Butir II tertulis : Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat Kurang lebih 250 Zelfbesturande Lanschappen dan Volksgmen Schappen, Seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minang Kabau, Dusun dan Marga di Palembang dan Sebagainya.

Daerah-daerah itu mempunyai Susunan Asli, dan Oleh karena nya dapat dianggap sebagai Daerah yang bersifat Istimewa Negara Republik Indonesia  menghormati kedudukan daerah-daerah Istimewa tersebut  dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah itu akan mengingat Hak-hak Asal Usul Daerah Tersebut.

Dengan Demikian Terang benderang Bahwa Dusun dan Marga di akui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diyakini sebagai salah satu wujud pengejawantahan Nilai Luhur Bhineka Tunggal Ika Sebagai mana Rancangan BPUPKI/PPKI dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Membaca Kamus Bahasa PALI dan Bahasa SANSEKERTA Maka di Dapat Kata MAGGA dan didalam Bahasa Sansekerta ditemukan kata Marga , baik dalam Bahasa PALI Maupun Bahasa Sansekerta pada Hakekat nya Mempunyai Arti Yang Sama Yaitu : JALAN” Titian, Jalur, Cara menempuh Sesuatu/Sistem.

Marga adalah Cara Menempuh Sesuatu Seperti YOGA atau SADHANA dalam Ajaran Hindu, JALAN Ajaran Pencerahan dalam Agama BUDHA”, SYARIAT  DALAM AGAMA ISLAM.

Maka MARGA dalam Bahasa MELAYU KUNO, MELAYU, Maupun Bahasa INDONESIA Sejatinya Menurut Penulis Serapan dari Bahasa PALI dan Bahasa SANSEKERTA yang Arti Sebenar nya adalah JALAN” CARA” SYARIAT atau Filsafat Hidup dan Bukan Akronim dari Nama Keluarga, Walaupun Ada Keluarga Yang Menyandang Nama  Marga.

Kata Marga terdapat pada Prasasti kerajaan Sriwijaya Prasasti TELAGA BATU, Prasasti ini ditemukan pada tahun 1935 di Telaga Batu Sabokingking 2 ilir Palembang masuk Kawasan PT. Pupuk Sriwijaya  terdiri dari 28 Baris dihiasi Ular Bidai/Ular berkepala Tujuh kini tersimpan di Musium Nasional Jakarta dengan Nomer D.155. Pembacaan Prasasti ini pertamakalinya diterbitkan oleh Prof. Johannes Gijabertus de Casparis tahun 1956.

Pada baris ke 21-23 berikut kutipan dalam Bahasa Indonesia : ”Kami akan memerintahkan menghukum kamu, tetapi sebelum kamu berpulang maka haruslah kamu membayar dosamu. Walaupun demikian, apabila mengerahkan Keluarga Marga teman atau turunanmu melawan kita tanpa sebagai raja-muda kedua atau seorang pangeran lain yang telah diangkat menjadi seorang Datu dan apabila kamu bersalah maka kamu tidak akan dibunuh dimakan sumpah yang telah kamu minim itu, tetapi akan kita perintahkan menghukum kamu bersama-sama dengan marga dan turunan, yang akan kamu ampuni.

Mengingat Kepedulian kepada Bangsa Negara dan Daerah Serta Masyarakat Adat Dusun dan Marga Itu Sendiri penulis Menggagas Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Serta kepada Segenap para Pihak yang Peduli Kiranya Dapat diusulkan dan ditetapkan 23 Maret Sebagai HARI MASYARAKAT ADAT SUMATERA SELATAN ataupun Hari Masyarakat Adat Indonesia dengan Pertimbangan Sebagai Berikut :
1. Bahwa berdasarkan Fakta Sejarah Prasasti Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di sekitar Palembang di kenal dengan Prasasti Talang Tuwo bertarik 684 M dan tertanggal 23 Maret di mana Prasasti itu Mengisahkan Pembangunan Taman Sri Ksetra dan Prasasti tersebut merinci tentang Hubungan Manusia dan Lingkungan Hidup, Jauh Sebelum ditetapkan nya Hari Internasional Masyarakat Adat Dunia Tahun 2007 M.

2. Bahwa tanggal 23 Maret 1983 Hari terakhir berlakunya Sistem Pemerintahan Marga dan Perangkatnya di Sumatera Selatan  sebelum pada tanggal 24 Maret di terbitkan nya SK GUB KDH TK I SUMATERA SELATAN  Tentang Pembubaran System Pemerintahan Marga dan Perangkatnya.

Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat, tidak bermaksud melestarikan masyarakat hukum adat dalam keterbelakangan, tetapi sebaliknya mereka harus tetap memperoleh kemudahan dalam mencapai kesejahteraan, menjamin adanya kepastian hukum yang adil baik sebagai subjek maupun objek hukumnya, jika perlu memperoleh pengakuan Istimewa (affirmative action).

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selarasĀ  dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 281 ayat 3 UUD 1945). Tidak dapat dihindari, karena pengaruh perkembangan ilmunpengetahuan dan teknelogi, masyarakat hukum adat cepat atau lambat juga akan mengalami perubahan, bahkan lenyap sifat dan tanda-tandanya.

Perubahan tersebut dapat berdampak  positif maupun negatif bagi Masyarakat yang bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif UUD 1945 Memerintahkan  keberadaan dan perlindungan  kesatuan masyarakat hukum adat  supaya diatur dalam Undang-Undang agar dengan demikian menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan.

Dari Fakta yang Ada Sumatera Selatan  Sungguh Istimewa selain yang telah disebutkan di atas bahwa Sumatera Selatan memiliki 2 (dua) Macam Masyarakat Adat : Masyarakat Adat Solidaritas Organis dan Masyarakat Adat  Solidaritas Mekanis.

1. Masyarakat Adat Solidaritas Organis adalah 178 Marga dan 2129 Dusun Asli pada keadaan Tahun 1983 Sebelum di keluarkan nya SK GUB KDH TK I Sumatera Selatan Kep 142/KPTS/III/1983 Tentang Pembubaran Sistem Pemerintahan Marga dan Perangkatnya dan berlaku nya Sistem Desa tertanggal 24 Maret 1983, dimana Masyarakat Dusun dan Marga telah mengenal berbagai pembagian kerja, kedudukan individu lebih menonjol, hukum lebih berkembang karena bersifat rasional yang sengaja di buat untuk tujuan yang jelas.

2. Masyarakat Adat KUBU atau Suku Anak Dalam yang menyebar di perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi yang merupakan masyarakat solidaritas mekanis, hampir tidak mengenal pembagian kerja, mementingkan kebersamaan, individu tidak boleh menonjol,pada umumnya tidak mengenal baca tulis, mencukupi kebutuhan sendiri secara mandiri (autachtan), serta pengambilan keputusan -keputusan penting diserahkan kepada tetua  masyarakat (primus interpares).

Bila tanggal 23 Maret ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hari Masyarakat Adat Sumatera Selatan/ Indonesia penulis berharap menjadi Pemicu dan Kesejahteraan, keadilan dan Kemajuan. Masyarakat Bangsa dan Negara Sebagai salah satu Wujud Pengamalan Empat Pilar Kebangsaan + Semangat Merah Putih.

Terutama bagi Masyarakat Sumatera Selatan sebagaimana Motto Pembina Adat Sumatera Selatan “BATANGHARI SEMBILAN BHUMI BETUAH” dapat terealisasi karena Motto itu juga penulis Usulkan pada sa’at berlangsungnya Musyawarah Daerah Pembina Adat Sumatera Selatan tanggal 27 Desember 2019 bertempat di Hotel Swarna Dwipa Palembang yang Alhamdulillah penulis dipercaya Sebagai Ketua Bidang Keorganisasian Pembina Adat Sumatera Selatan masa bhakti 2019-2024.

*Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaruan Sriwijaya (PP AMPS).

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close