OPINI

Pro Kontra UU Omnibus Law Cipta Kerja

Pengesahan rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, menjadi undang-undang resmi timbulkan Pro dan kontra. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (5/10/2020).

Akan tetapi, pengesahan tersebut menuai penolakan yang besar dari para serikat pekerja, buruh dan mahasiswa di Indonesia.

Dengan adanya RUU Omnibuslaw Cipta Kerja tersebut , buruh dan mahasiswa menilai itu sudah melanggar hak asasi manusia dan merugikan pekerja justru lebih memprioritaskan tenaga dan perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia.

Seharusnya, didalam pembahasan RUU tersebut juga melibatkan serikat pekerja, karena hal itu menyangkut pasal dan aturan hak para pekerja.

Melihat upah lebih rendah dengan UMP

loading...

Dilansir dari Kompas.com, Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar Cahyono, mengungkapkan terdapat pasal yang dinilai dapat merugikan buruh/pekerja.

Pertama, pasal 88C. Kahar menilai bunyi pasal itu berarti menghilangkan upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Yang dimaksud dalam pasal diatas, berarti buruh saat ini upahnya mengacu pada upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) akan cenderung dirugikan.

“Pasal 88 C. Upah Minimum hanya UMP gitu? Tidak ada UMSK,” kata Kahar dikutip dari Kontan.

Sebagai perbandingan, UMK 2020 di Kabupaten Karawang Rp 4.594.324, Kota Bekasi Rp 4.589.708, Kabupaten Bekasi Rp. 4.498.961, dan Kota Depok Rp 4.202.105.

Kemudian pasal 88D ayat (1), disebutkan formula kenaikan upah minimum hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Artinya, penetapan formula ini lebih buruk daripada penetapan kenaikan upah minimum berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Lah terus formula kenaikan cuma dikali ke Pertumbuhan Ekonomi? (Ini) Lebih buruk dari PP 78, yang kenaikannya berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Kahar. Sebagai contoh, kenaikan UMP/UMK 2020 adalah 8,51 persen.

BACA JUGA :  Ketimpangan Sosial di Muratara Menjadi Warning bagi Syarif-Devi

Berdasarkan Surat Kepala BPS Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019, inflasi pada tahun 2019 sebesar 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen.

“Kalau hanya pertumbuhan ekonomi, berarti naiknya hanya 5,12 persen,” ungkap dia.

Sebagai informasi, berikut bunyi Pasal 88C yang akan ditambahkan ke dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam RUU omnibus law cipta kerja.

Pasal 88C

(1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.

Kemudian pasal 88D

Pasal 88D

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagai berikut:
UMt+1 = UMt + (UMt x %PEt).

“Sedangkan UMP Jawa Barat hanya Rp 1,81 juta,” ucap dia.

Lalu adakah keuntungannya bagi rakyat Indonesia?

Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan UU Ciptaker membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu.

Dikutip dari money.kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global.

Lalu bagaimana nasib Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia dan Pekerja Indonesia WNI di Luar Negeri?

Ternyata Pemerintah juga ikut mempertegas aturan perpajakan dalam Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Termasuk aturan megenai objek pajak atau penghasilan.

Dalam langkah tersebut, penghasilan pekerja asing atau warga negara asing (WNA) yang diterima di Indonesia bisa dikecualikan dari objek pajak alias bebas Pajak Penghasilan (PPh).

Akan tetapi hal ini dilakukan dengan dua ketentuan.

Pertama, pekerja asing harus memiliki keahlian tertentu.

Kedua, berlaku selama empat tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

BACA JUGA :  Pandemi Covid-19; Demi Masyarakat, Pemerintah Wajib Hadir

Dilansir Kompas.com, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjelaskan, WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari penghasilan yang didapatkan dari luar negeri akan bebas pajak di Indonesia.

Para diaspora itu bakal menjadi subyek pajak luar negeri (SPLN). Aturan ini akan berlaku dalam empat tahun pertama.

Akan tetapi, bagi para diaspora itu yang tetap memiliki penghasilan dari kegiatan ekonomi di Indonesia, maka akan tetap dikenakan pajak, yakni berdasarkan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20% (final) atas jumlah bruto dari pendapatan yang diperoleh. Fadli (Aktivis)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close