Pali

Team Advokasi HERO Mentahkan Tuduhan Pihak Besan (DHDS)

Palembang, KabarSriwijaya. Com– Firdaus Hasbullah. S.H kuasa Hukum Paslon No. (02) Heri Amalindo-Soemarjono (HERO) mentahkan laporan dari Kuasa Hukum Paslon No. 01 Devi Haryanto-Darmadi Suhaimi (DHDS) ke Bawaslu, terkait tuduhan bahwa Paslon No. (02) Heri Amalindo-Soemarjono (HERO) melakukan pelanggaran terstruktur, Sistematis dan masif.

Menurut Firdaus tuduhan tersebut tanpa dasar. Karena sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2020, bahwa pelapor harus memiliki KTP setempat dan mempunyai hak pilih. Selain itu tidak dapat diwakili oleh pihak lain.

“Yang melaporkan ke Bawaslu itu kan, Riasan SH, kuasa hukum DHDS. Sepengetahuan kami, saudara Riasan tercatat sebagai warga Kabupaten Muara Enim dan tidak mempunyai hak pilih di Kabupaten PALI. Sehingga laporan tersebut seharusnya tidak bisa diproses,” kata Firdaus saat dihubungi via whatsapp, Kamis (15/10/2020).

Selain itu, tegas Firdaus, materi laporan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

“Kalau membaca pernyataan mereka di media online, saya perhatikan laporan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta di lapangan” tegas Firdaus.

loading...

Yang pertama, terkait tuduhan Heri Amalindo menandatangani surat perpanjangan masa pendaftaran beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu menurut Firdaus merupakan tuduhan tanpa dasar. Sebab Heri Amalindo tidak pernah menandatangani surat perpanjangan seperti yang dimaksudkan.

“Perpanjangan masa pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memperbesar kesempatan adik-adik mahasiwa yang ingin mendaftar. Dan surat perpanjangan itu tidak ditandatangani klien kami” ungkap Firdaus.

Terkait laporan kedua tentang poster ucapan terima kasih atas dilakukannya bedah rumah, merupakan inisiatif warga dan bukan dibuat oleh paslon.

“Kami tidak pernah membuat atau mendesain poster seperti itu. Kalaupun ditengah masyarakat beredar poster seperti itu, tentu tanpa sepengetahuan paslon kami,” terangnya.

BACA JUGA :  Awak Media Diperkenalkan Tentang Proses Bisnis Hulu dan Hilir PT Pertamina

Laporan ketiga dan keempat yang dituduhkan Kuasa Hukum pihak besan (DHDS) yang menyebut bahwa terdapat foto kepala desa dan TKS yang menunjukkan jari dua belum tentu merupakan dukungan terhadap paslon.

“Setiap warga negara tentu berhak untuk berekspresi. Dan kita juga tidak perlu baper dalam menyikapinya, Sebab mengacungkan dua jari belum tentu bukti dukungan terhadap salah satu paslon,” jelasnya.

Demikian juga laporan kelima yang menyebutkan Dinas Pendidikan PALI menggelar acara yang dihadiri siswa SMA dan dihadiri oleh Pak Soemarjono.Menurut Firdaus, pihaknya sama sekali tidak melihat ada agenda kegiatan Dinas Pendidikan PALI pada tanggal 4-5 Oktober 2020.

“Sejak terjadi Pandemi Covid-19, Dinas Pendidikan tidak pernah menggelar acara tatap muka. Bahkan segala urusan di bidang pendidikan dilakukan secara daring. Jadi tuduhan tersebut sama sekali tidak benar. Lagipula kewenangan terhadap pelajar SMA merupakan kewenangan provinsi bukan kewenangan Dinas Pendidikan PALI,” pungkasnya.

Firdaus juga mengungkapkan bahwa Pak Soemarjono merupakan pensiunan guru. Seandainya menghadiri kegiatan anak-anak muda tentu sesuai dengan ketokohannya.

“Sebagai tokoh pendidikan, sangat wajar Pak Soemarjono memberikan motivasi terhadap anak muda,” katanya.

Terakhir, terkait tuduhan Heri Amalindo memberikan bantuan beras Covid-19 yang bergambar Bupati menurut Firdaus tidak menggunakan anggaran negara atau APBD.

“Bantuan beras bergambar Bupati itu memang ada, tapi jumlahnya sedikit sehingga tidak bisa dikategorikan masif. Apalagi beras tersebut dibeli menggunakan duit pribadi. Tahu sendirilah, Pak Heri selalu ingin membantu warganya. Beliau rela merogoh kantong pribadi,” terang Firdaus.

Firdaus menjelaskan, Heri Amalindo tidak pernah menghadiri pemberian bantuan PKH. Apalagi sejak Covid-19, Pak Heri fokus pada pencegahan pandemi ini. Beliau tidak sempat untuk memanfaatkan hal seperti itu untuk kepentingan pribadi. Saat disinggung, adanya video Heri Amalindo memberikan saweran kepada warga Gunung Menang, Firdaus menjamin hal itu tidak benar.

BACA JUGA :  Pilkada PALI 2020, Ferdian : Tunggu Keputusan DPP

“Pada tanggal 12 lalu, Pak Heri memang kondangan ke Gunung Menang, tapi kami pastikan beliau tidak pernah membagikan uang. Beliau sangat faham dengan aturan dan selalu berniat untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Hal itu sudah menjadi ciri khas beliau,” jelasnya.

Firdaus dan Tim Kuasa Hukum HERO siap menghadapi tuntutan dari pihak besan (DHDS) tersebut.

“Kita tunggu saja, apa reaksi Bawaslu terkait laporan ini. Yang jelas kita siap menghadapi tuntutan pihak besan karena kita tahu tuduhan itu sama sekali tidak benar dan dipaksakan,” tutupnya. (BJNG)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close