Opini, kabarsriwijaya.com – Perkembangan Ekonomi Indonesia semenjak pra Kemerdekaan sampai 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang belum mengalami kestabilan, beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kondisi ekonomi bangsa mengalami hyperinflasi hal ini terjadi karena mata uang Jepang beredar tak terkendali.
Adapun langkah Republik Indonesia untuk mengatasi inflasi pada waktu itu dengan melakukan pinjaman nasional, membentuk mata uang ORI serta mendirikan Bank Negara Indonesia.
Himpunan Mahasiswa Islam yang waktu berdirinya tidak jauh dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yakni pada 5 Februari 1947. Lahirnya HMI diprakarsai oleh seorang mahasiswa STI jogjakarta yaitu Lafran Pane beserta dengan 14 rekan-rekannya. Kehadiran HMI pada saat itu belum bersentuhan dengan kegalauan ekonomi bangsa tetapi lebih menjurus kepada kondisi Bangsa Indonesia yang masih dalam keadaan penjajahan dan kondisi umat Islam yang belum berkembang dengan pesat karena budaya barat dan sekulerisme cukup tinggi di Perguruan Tinggi hingga lapisan masyarakat. Lahirnya HMI ini dikenal dengan misi Kebangsaan dan misi Keumatan.
Memasuki era Orde Baru HMI sebagai sosial kontrol menggaris bawahi pembangunan ekonomi harus ditekankan oleh pemerintah melalui usaha produktif seperti kebijakan moneter, pengkreditan dan perpajakan. Perkembangan HMI dari fase ke fase selalu menjadi episentrum gerakan dan dianggap sebagai kelompok kritis solutif dan inovatif.
Sebagai basis gerakan intelektual, kader HMI perlu belajar dari genealogi perjuangan pemikiran tokoh HMI. Dengan memahami perjalanan pemikiran dan kontribusi tokoh HMI, mencari inspirasi untuk merumuskan langkah-langkah menuju masa depan. sudah banyak potret dan perjuangan yang tersimpan menjadi sebuah kenangan dalam peristiwa penting yang menyertainya.
Kader HMI yang memiliki tujuan untuk bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur ( AD/pasal4). Aspek Ekonomi mandiri merupakan solusi yang menarik ditawarkan kader HMI Tentunya juga selain ekonomi yang mandiri juga harus merupakan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan amanat nilai-nilai dasar perjuangan (NDP) yang tercantum dalam bab enam.
Sepanjang pengabdiannya terhadap kemajuan bangsa, HMI selalu proaktif dalam peningkatan ekonomi nasional. Dasarnya yabg jelas dari Hadist Nabi yang berbunyi Kefakiran itu mengakibatkan (mendekatkan) pada kekafiran. Kefakiran bentuk lain dan cikal bakal suatu tirani yang harus segera disingkirkan. Oleh karena itu, sebelum menjelma menjadi bentuk kekafiran, ekonomi bangsa Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung belas kasihan pihak asing.
Dalam NDP dijelaskan bahwa bentuk kejahatan besar setelah perbuatan syirik adalah penumpukan kekayaan. Penumpukan kekayaan ini dalam istilah kekinian disebut sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme lahir karena tidak optimisnya kita dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam dan lebih mengutamakan intervensi pihak asing sebagaimana telah digariskan dalam undang-undang PMA (Penanaman Modal Asing/UU No 25 tahun 2007). Implikasinya jelas, tidak semua bangsa Indonesia mencicipi kekayaan bangsanya sendiri.
HMI dalam hal ini misalnya pada tahun 70an menggarisbawahi bahwa pembangunan ekonomi harus ditekankan oleh pemerintah dalam menciptakan usaha-usaha produktif masyarakat seperti kebijakan moneter, perkreditan dan perpajakan. Untuk konteks sekarang, saya kira penekanan itu bisa kita mulai dengan mendukung usaha-usaha kreatrif (ekonomi kreatif), pariwisata, kuliner tradisional, dan tanpa mengesampingkan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan industri yang mandiri. Guna mendukung strategi alternatif itu, proaktif pemerintah sangat diperlukan berupa bantuan modal bagi usaha menegah ke bawah, mempermudah ijin usaha bagi warga negara di samping mempermudah bagi pengusaha asing, mengutamakan ekspor, mengurangi impor, dan swasembada pangan.
Oleh: (Fadhli Hakim Demisioner Ketua Umum HMI Cabang Payakumbuh, Peserta Advance Training Badko HMI Jambi)
