Kritisi Kinerja Pemerintah, HMI Cabang Palembang Segel Kantor Gubernur Sumsel
Palembang, Kabarsriwijaya.com – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang gelar aksi protes massal dengan mendatangi kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (06/05/2024)
Kedatangan puluhan mahasiswa yang menjadi massa aksi ini untuk menuntut pertanggung jawaban dari pemerintah setempat terkait berbagai isu penting yang tengah mengemuka.
Ketua Umum HMI Cabang Palembang, Chandra, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan bangsa.
“Kami tidak akan diam melihat kondisi negara yang semakin memprihatinkan. Pemerintah harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakannya,” ungkapnya dalam berorasi.
Lanjutnya, adapun beberapa tuntutan HMI Cabang Palembang dalam aksi ini diantaranya, Meminta PJ Gubernur untuk segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan sektor perdangan, dimana nilai tukar petani pada tanaman pangan (NTPP) turun 2,91% perikanan (NTUPP) turun 0,44% nelayan turun 0,63% dimana hal ini menunjukan bahwasannya pemerintah tidak serius dalam memperhatikan sektor tersebut.
Meminta PJ Gubernur untuk membangun sektor ekspor, dimana terdapat beberapa penurun dibanding februari 2023 berdasarkan perubahan y-on-y pertanian 22,62%, industri 16,24%, pertambangan 29,83% dimana hal ini menunjukan bahwasannya kita mengalami penurunan yang sangat signifikan.
Meminta Pj Gubernur untuk serius dalam sektor pariwisata, dimana dari tahun ketahun wisatawan mancanegara yang menurun drastis sehingga bandara kita tidak lagi menjadi bandara internasional dimana berdasarkan data bps pada tahun 2020 ada 2297 wisman, 2021 ada 1281 wisman,2022 ada 1130 wisman, 2023 ada 23 wisman dan 2024 sampai dengan februari hanya ada 2 orang wisman yang berkunjung di sumatera selatan ini menjadi indikasi besar bahwasannya sektor pariwisata kita sangat tidak menarik dan tidak adanya inovasi yang efektif pada sektor pariwisata sumatera selatan.
Meminta Pj Gubernur untuk tegas dan objektif dalam menentukan pejabat pada bidang strategis seperti dinas pendidikan dimana Plt kepala dinas pendidikan merupakan Pj Bupati OKU yang dimana hal ini bisa membuat tidak fokus menjalankan tugasnya sebagai Pj ataupun sebagai Plt apalagi dimana mantan Plt kepala dinas pendidikan dijadikan kembali menjadi Plh kepala dinas pendidikan dimana diduga ada udang dibalik batu dalam penunjukan ini karena pada saat menjabat beliau telah melewati batas waktu jabatan plt dan sekarang beliau menjabat sebagai plh dan juga menjabat sebagai staff ahli Gubernur belum lagi PJ bupati muba yang sekaligus kepala biro umum pemprov hal ini seolah olah sumatera selatan kekurangan orang yang cakap untuk menjabat sehingga banyak yang double job.
Meminta PJ Gubernur memecat pertanian kepala kepala dinas pariwisata kepala dinas, dinas perdagangan, plh kepala dinas pendidikan, plt kepala dinas pendidikan, dan mengganti kepala biro umum berdasarkan hal-hal yang akan telah kami uraikan diatas permasalahan
Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi kami akan membawa ini di kemendagri untuk segera mengevaluasi kinerja PJ Gubernur dan pejabat lainnya, dan juga meminta PJ Gubernur untuk segera mengundurkan diri.
Terkait hal ini, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Sumsel terkait tuntutan yang disampaikan oleh HMI Cabang Palembang.
Namun demikian, aksi ini telah menjadi sorotan publik dan menimbulkan tekanan bagi pemerintah setempat untuk memberikan respons yang jelas dan tanggap terhadap tuntutan mahasiswa. (RLS)