Banyuasin, Kabarsriwijaya.com – Gabungan beberapa organisasi yang menamakan diri Solidaritas Masyarakat Penyuara Aspirasi (SOMASI) mempertanyakan realisasi anggaran dana hibah yang telah dibelanjakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin, terutama terkait Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dan Belanja Barang Non Operasional.
Koordinator SOMASI, Haris Saputra mengungkapkan berdasarkan informasi, di tahun anggaran 2024 ini, KPU Banyuasin memiliki kegiatan belanja barang persediaan barang konsumsi sebanyak 5 Paket dengan nilai Rp.1.139.125.153
(3.721.355+126.500.000+464.015.798+300.000.000+244.888.000), serta Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebanyak 6 Paket dengan nilai Rp.3.141.860.700
(888.503.000+425.600.000+95.957.700+754.000.000+2.800.000+975.000.000)
“Publik pasti bertanya, wajarkah anggaran lebih dari Rp.1,1 miliar hanya untuk belanja barang konsumsi?,” urai mantan aktivis HMI ini.
Ditambahkannya, selain 2 item kegiatan tersebut, kegiatan lain yang pihaknya soroti adalah biaya perjalanan dinas, dimana kegiatan ini mencapai hingga Rp.694.760.000 (98.000.000+516.360.000+80.400.000)
Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan, semoga dalam realisasi anggaran belanja ini sesuai dengan pertanggungjawaban yang ada. Terkait hal ini, untuk memastikan ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi, SOMASI akan menyampaikan laporan pengaduan (Lapdu) masyarakat ke aparat hukum yang berwenang, baik itu Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel unit Tipikor ataupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.
“Mohon partisipasi rekan-rekan media untuk ikut serta dalam mengawal hal ini,” ajak Haris yang juga sebagai Direktur Pusat Studi Anggaran dan Kebijakan (PUSTAKA) Indonesia.
Sementara itu, terkait hal ini, saat dikonfirmasi melalui whatsapp kepada Ketua KPU Banyuasin, Aang Midharta dan Sekretaris KPU Banyuasin, Saperan SSos MSi tidak memberi tanggapan apapun hingga berita ini diturunkan. (RED)
