Palembang, Kabarsriwijaya.com – Keresahan masyarakat kembali mencuat setelah salah satu Ketua RT di Kecamatan Ilir Barat (IB) I (satu) Kota Palembang, menyampaikan adanya dugaan pemaksaan sumbangan sebesar Rp700 ribu per orang untuk kegiatan rekreasi ke Lampung. Kegiatan ini disebut-sebut diorganisir oleh camat dan lurah di wilayah tersebut.
Menyikapi hal ini, Irfan Nazori, tokoh pemuda Kota Palembang, mengecam keras jika benar adanya tindakan pemaksaan terhadap para ketua RT. Ia menilai, praktik seperti ini mencederai semangat pelayanan publik dan merusak citra pemerintah kota.
“Sangat disayangkan dengan isu yang beredar saat ini. Di tengah permasalahan yang menimpa Kota Palembang mulai dari kasus viral daging rendang kemarin yang sudah mencoreng nama baik kota, hingga kejadian lurah di Pulo Kerto kini muncul lagi isu yang tak kalah memalukan,” ujar Irfan Nazori dalam rilisnya, Senin (07/04/2025).
Irfan meminta pihak DPRD Kota Palembang, khususnya Komisi I segera turun tangan dan memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan yang beredar.
“Saya harap Komisi I DPR segera memanggil oknum yang disebutkan dalam isu ini untuk dimintai klarifikasi. Ini penting agar masyarakat tidak semakin resah dan kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak kian menurun,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar kasus ini dijadikan sebagai momentum bagi pemerintah kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aparatur wilayah, terutama di tingkat kelurahan.
“Semoga hal ini menjadi tolak ukur untuk bersih-bersih dan berbenah dalam pemerintahan demi kemajuan Kota Palembang. Saya yakin, masih ada oknum-oknum lurah lain yang berpotensi bermasalah dan harus diungkap karena telah melakukan pelanggaran sejak sebelum menjabat,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar kasus ini dijadikan sebagai momentum bagi pemerintah kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aparatur wilayah, terutama di tingkat kelurahan.
“Semoga hal ini menjadi tolak ukur untuk bersih-bersih dan berbenah dalam pemerintahan demi kemajuan Kota Palembang. Saya yakin, masih ada oknum-oknum lurah lain yang berpotensi bermasalah dan harus diungkap karena telah melakukan pelanggaran sejak sebelum menjabat,” tegasnya. (RLS)
