Muara EnimSUMSEL

Tanpa Alasan Jelas, Dua Fraksi DPRD Muara Enim ini Tak Usulkan Nama dalam Rolling AKD

Umam Pajri, anggota DPRD Muara Enim dari Fraksi PKS
Umam Pajri, anggota DPRD Muara Enim dari Fraksi PKS

Muara Enim, KabarSriwijaya.com – Sebanyak dua dari tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Muara Enim, diantaranya Fraksi Golkar dan Fraksi PPP tak usulkan nama dalam rolling Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Rapat Paripurna ke-IV dengan agenda Rolling alat kelengkapan DPRD Kabupaten Muara Enim masa jabatan 2014-2019 yang digelar di Ruang Rapat Gedung DPRD Muara Enim, Selasa (30/05/2017).

Alhasil, dengan tidak adanya usulan dari kedua Fraksi besar tersebut (Fraksi Golkar dan PPP) tanpa tidak adanya alasan tertulis atas apa penyebabnya, Rapat Paripurna ke-IV ini yang dipimpin oleh Aries HB SE ini akhirnya di-Skor.

Hal ini memicu 5 (lima) Fraksi lainnya yang beranggotakan 23 orang Anggota dari total 45 orang anggota DPRD Muara Enim yang telah mengusulkan nama-nama guna kepentingan Rapat Paripurna ke-IV ini tak terima dengan hal ini, dan akhirnya mengambil alih pimpinan Rapat Paripurna.

Pantauan dilokasi, Rapat Paripurna dilanjutkan oleh kelima Fraksi DPRD Muara Enim melalui anggotanya, diantaranya Mardiansyah SH, Umam Pajri, Faisal Anwar, Subhan, dan Pardianto.

Mardiansyah SH, anggota DPRD Muara Enim yang mengambil alih Pimpinan sidang, seusai jalannya sidang mengatakan dengan tegas bahwa yang tidak menjalani tatib (Tata tertib, red) dan yang tidak menyampaikan usulan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Muara Enim masa jabatan 2014-2019 adalah Partai Golkar dan Partai PPP.

loading...

“Kedua Partai besar di Kabupaten Muara Enim ini tidak memberikan alasan tertulis, mengapa mereka tidak membuat usulan, kita tidak tau apa alasannya,” jelas Mardiansyah

Senada, Umam Pajri Anggota DPRD Muara Enim dari Partai PKS turut menyampaikan keheranannya atas alasan kedua fraksi tersebut.

“Mungkinkah ada kesepakatan dalam tanda kutip pada unsur pimpinan di Fraksi Golkar dan Fraksi PPP, mereka tidak bisa hadir, secara tertulis tidak ada alasan yang disampaikan, kami menghendaki Fraksi Golkar dan Fraksi PPP harus dipilih secara demokrasi, dan itu melalui voting,” tegasnya

BACA JUGA :  Berkomitmen Wujudkan Sumsel Sehat, Nasdem Ajak Warga OKUT Jalan Sehat

“Kalau hal ini terus-terusan dan berlarut-larut, tentu akan menghambat program pihak eksekutif, dan ini akan merugikan Rakyat Kabupaten Muara Enim, dan kedua Fraksi itu (Golkar dan PPP, red) menginginkan untuk menjadi Ketua Fraksi.” Terangnya.

Atas hal ini dirinya pun menilai bahwa kedua Fraksi ini kurang bisa bekerjasama dengan Fraksi lainnya di DPRD Kabupaten Muara Enim.

“Kalau ini gagal atau tidak selesai, semua program yang dicanangkan pemerintah kabupaten Muara Enim semuanya itu ilegal semua, dan tidak bisa dipertangungjawabkan, tolong ini harus kita pikirkan bersama demi kemajuan Kabupaten Muara Enim,” pinta Umam.

Lanjutnya, perlu diketahui bahwa masa berakhirnya AKD saat ini adalah sebelum tanggal 18 juni 2017. “Jadi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang baru harus diagendakan di Banmus sebelum diadakan rapat paripurna,” imbuhnya.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close