DAERAHOKU Timur

Halal Bihalal PSHT Cabang OKU Timur Dihadiri Oleh Ketua Pusat Dan Majelis Luhur

OKU Timur, KabarSriwijaya.com – Pasca dikabulkannya peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) yang diajukan Dr Ir Muhammad Taufiq pada 7 April 2022 dengan adanya putusan atas register perkara nomor 68/PK/TUN/2022, maka SK Menkumham dengan Ketua Umum Dr Ir  Muhammad Taufiq tetap sah dan berlaku (SK AHU.0010185.AH.01.07. TAHUN 2019 Tentang pengesahan Badan Hukum PSHT). Sabtu (14/5) Rombongan Ketua Umum PSHT bersama Majelis Luhur hadir memenuhi undangan PSHT Cabang OKU Timur dalam rangka halal bihalal dan Uji Kompetensi Latihan Trap II bertempat di Sekretariat PSHT Cabang OKU Timur Belitang. Dalam kesempatan itu, hadir pula pengurus pusat Majelis Luhur dan Koordinator Wilayah Sumatera Selatan, serta tamu undangan dari Lampung, beberapa Kabupaten di Sumsel, serta Jambi, Pengurus DPD KNPI OKU Timur, Binmas Polres OKU Timur, Perwakilan IPSI OKU Timur.

Ketua Umum PSHT Dr Ir Muhammad Taufiq menyatakan jika putusan PK atau permohonan PK yang diajukan sangat jelas sebagaimana dilansir kepaniteraan.mahkamahagung.go.id. Saat ini, pihaknya masih menunggu salinan putusannya dari MA.

Pada pokok perkaranya, Drs R Moerdjoko dan Ir Tono Suharyanto meminta PTUN mengabulkan gugatan terhadap Surat Keputusan Menkumham RI tentang pengesahan badan hukum PSHT yang diketuai Dr Ir Muhammad Taufiq untuk dibatalkan dan dicabut.

Di PTUN, hakim memutuskan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Atas putusan tersebut, Kemenkumham RI dan Dr Ir Muhammad Taufiq selanjutnya mengajukan Banding ke PTTUN Jakarta dan ditolak, sehingga menguatkan putusan PTUN Jakarta.

Upaya hukum selanjutnya dilakukan Kuasa Kemenkumham dan Dr Ir Muhammad Taufiq dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Namun upaya itu kembali ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Perkara kemudian dibawa ke upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

loading...

“Kami merasa sangat bersyukur atas putusan PK. Putusan PK menunjukkan eksistensi PSHT sesuai badan hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham. Badan hukum dari Kemenkumham ini adalah dasar bagi kita untuk mengemban amanah organisasi,” jelas M Taufiq.

BACA JUGA :  Gubernur Bahas Penanganan Limbah Sampah Bersama Pemkot Palembang

Muhammad Taufiq juga menekankan bahwa nama, lambang dan hak merk yang menjadi hak intelektual organisasi PSHT tidak dimiliki oleh personal. Melainkan seluruh warga PSHT yang memberikan kepercayaan atau amanah kepada pengurus untuk menjalankan roda organisasi.

“Dan yang terpenting organisasi ini dikelola secara transparan dan akuntabel, agar warga tidak ada lagi yang berprasangka, saling curiga, sehingga energi yang kita miliki tidak habis untuk  mengurusi hal-hal tidak perlu,” pungkasnya.

Sementara Ketua PSHT Cabang OKU Timur Rahmat Saleh SH mengatakan syukur atas dikabulkannya permohonan PK. Ia berharap akan menjadi awal persatuan seluruh anggota.

“Melalui kegiatan halal bihalal ini kami berharap PSHT akan semakin jaya, khususnya di OKU Timur. Kepada seluruh kadhang PSHT OKU Timur, agar tetap mentaati hukum yang berlaku. Sebagai pendekar harus berani karena benar takut karena salah”, tutupnya. (GI)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close