SEJAK 1596 – 1650 seorang filsuf modern ahli matematika Rene Descartes, menyimpulkan temuannya dalam istilah terkenal cogarto erge sum (aku beripikir maka aku ada) ia meragukan semua pengetahuan hingga sampai pada premis pikiran itulah yang absolut, sekalipun bahwa pikiran bisa tertipu, ia mengatakan keberadaan pikiran itu nyata ada dan eksis. Keberadaanya menjadi sangat penting membuat manusia berbeda dengan makhluk hidup lain, tak bisa dibayangkan jika tubuh manusia berjalan tanpa pikiran.
Mungkin masih ingat, lahirnya sistem kapitalisme adalah hasil jerih payah panjang kaum borjuis, seorang novelis sekaligus filsuf asal Rusia berkebangsaan Amerika Serikat bernama Ayn Rand mengartikan kapitalisme a social based on the recognation of individual rights, including property rights, in which all property is privetely owned, sebagai sebuah sistem yang menyerahkan ekonomi pada mekanisme pasar, adanya pengakuan hak pribadi atas individu, sistem liberal yang mengamanatkan negara tak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi.
Salah satu produk monumental dari kapitalisme adalah hirearki pengetahuan, tenaga kerja dibentuk dan dilatih lewat sekolah dan perguruan tinggi, guna memenuhi hasrat industrilasasi dunia modern.
Begitu hebatnya pikiran menghasilkan banyak hal, kemajuan, ilmu pengetahuan, peradaban, berikut ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, kelaparan dan kerusakan lingkungan. Tak seperti negara kapatilis maju, dimana perut rakyat kenyang, fasilitas ada, kebutuhan untuk menyuarakan ekspresi pikiran diberikan ruang yang bebas oleh negara.
Hal berbeda justru terjadi di negara miskin seperti Kongo, Somalia, Afrika Tengah, Burundi atau baru-baru ini beredar video kue lumpur dari rakyat Haiti sebuah negara miskin dibelahan dunia barat, kue lumpur digunakan sebagai obat lapar, terbuat dari lumpur, mentega, air dan garam. Pasokan makanan lebih penting dari buku, mengenyangkan perut lebih penting dari mengisi pikiran, rakyat Haiti menjadikan kue lumpur sebagai obat lapar. Disana, vitamin, protein lebih dibutuhkan daripada buku gagasan Karlmarx ataupun Adam Smith.
Antara pikiran dan perut sama-sama penting, mengisi pikiran dengan buku, jenjang pendidikan, nasihat agama, kesadaran berserikat pun ceramah dogmatis ideologi perjuangan kelas marxis. Nutrisi pikiran dibutuhkan, menyampaikan pikiran juga perlu, dialog, perdebatan, kritik menakar output pemerintah sudahkah sejalan dengan cita-cita demokrasi.
Pikiran kritis perlu disalurkan agar tak ada kebijakan yang membuat perut lapar, sebaliknya perut lapar harus dipastikan terisi, sehingga mampu mengawal perubahan agar tak regresif, mengisi perut dan pikiran sama-sama penting, keduanya butuh keseimbangan.
Di Korea Utara, semua orang dapat makanan, negara bekerja mati-matian memastikan ketersediaan stok pangan, tapi kebebasan berekspresi tak mendapat ruang, kehidupan rakyat dibelenggu, urusan politik negara ambil alih, rakyat yang membangkang ditangkap, internet dikontrol ketat.
Di China, mirip Korut satu partai tunggal, namun sejak kematian Mao Zedong, China membuka diri terhadap negara Barat, investasi jalan terus, indusrialisasi berkembang, ekonomi kapitalis China menggurita, tapi secara politik idiologi tetap komunis, angka kemiskinan 2018 sempat dibawah 1%, tapi soal kebebasan berpendapat tetap dilarang, rakyat tak boleh bersuara. urusan politik tetap menjadi urusan negara. Di China dan Korut, urusan makan aman, tapi urusan menyampaikan tak mendapat tempat. Di Indonesia beda lagi, sumber makanan banyak, tapi soal kemiskinan per 2022 masih bertengger diangka 9,57%, pengangguran masih banyak, oligarkhi tumbuh subur.
Berbeda dengan Korut dan China, di Indonesia rakyat bebas berpikir, bersuara kritis boleh tapi iramanya harus diatur, jika terlalu keras punya peluang dicap radikal, yang bervolume kuat berirama ala timur tengah berpotensi dicap sebagai kadrun.
Jika kritik pakai tajwid akan dituduh kelompok intoleran, jika kritiknya terlalu vokal sedikit pakai qalqalah, agak berdengung dan pakai harakat berpeluang dituduh kelompok ekstrimis, melawan pancasila masuk katagori kelompok melawan negara.
Dulu beda lagi, zaman Orba yang kritis dituduh komunis, semua yang berbau Soekarno diberangus, dicap PKI, setiap rezim punya cara sendiri dalam memaknai pancasila, parpol koalisi bisa distempel sangat pancasila, dinilai hampir pancasila, tak mengerti pancasila atau anti pancasila, lain stempel lain pula perlakuan, bagi mereka terlampau kritis dan bernasib naas akan dicap anti pancasila.
