Palembang, Kabar Sriwijaya – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik penambangan ilegal di tanah air. Ia menekankan bahwa penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, siapapun pihak yang terlibat kegiatan terlarang tersebut.
Di beberapa penjuru daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sendiri, masih banyak dijumpai kasus Illegal Mining (tambang Illegal) dan Illegal Drilling, hingga Illegal Refinery.
Sejumlah kasus tersebut antara lain kasus tambang Illegal batubara yang ada di 3 (tiga) desa dalam Kabupaten Muara Enim, yaitu Desa Penyandingan, Desa Tanjung Lalang dan Desa Tanjung Agung, dimana pada 11 Desember 2025 kemarin telah dilakukan penindakan penutupan oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM (Ditjen Gakkum). Dan baru-baru ini juga berhasil terungkap aktivitas Illegal dari tambang batubara yang ada di Desa Suka Damai Kabupaten Musi Banyuasin.
Pertambangan tanpa izin (tambang ilegal) yang dinilai menyebabkan kerugian besar bagi negara dan juga berdampak pada Kerusakan lingkungan, menjadi isu strategis dan harus menjadi prioritas untuk dilakukan penanganan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Badar (Barisan Pemuda dan Rakyat) Sumatera Selatan, Hari Azwar SKom
“Berdasarkan data yang kami peroleh, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, potensi kerugian negara akibat tambang ilegal di salah satu wilayah Indonesia saja bisa mencapai Rp33 triliun. Angka tersebut, selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang pernah mengungkapkan bahwa kerugian nasional akibat tambang ilegal bisa mencapai Rp300 triliun,” urai Hari pada awak media, Selasa (10/02/2026)
Lanjutnya, selain intensifitas pengawasan, penindakan tegas harus menjadi fokus dan kunci bagi aparat penegak hukum sebagai upaya pemberantasan aktivitas Illegal ini. Bukan hanya pada kasus tambang illegal batubara saja, namun juga termasuk aktivitas tambang minyak Illegal, baik itu Illegal Drilling maupun Illegal Refinery yang kini makin marak, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin.
“Setidaknya kurang lebih sebanyak 20 ribu Sumur minyak yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin telah dilegalkan pada November 2025 lalu, sebagai tindak lanjut dari Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tapi bagaimana dengan kehadiran sumur-sumur minyak baru yang diduga makin menjamur di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, yakni Kecamatan Sanga Desa dan Keluang. Belum lagi soal praktik Illegal Refinery (pengolahan minyak Illegal) yang aktivitasnya semakin terbuka dan terang-terangan, yang seolah-olah tanpa tersentuh hukum,” terang Pemuda yang juga aktif di Kepengurusan Nasional KNPI.
Ditambahkannya, ini tidak hanya soal kerugian Negara dan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan, tapi juga soal korban nyawa yang berjatuhan dalam setiap insiden kebakaran yang akhir-akhir ini masif terjadi. Publik bukan lagi bertanya soal kapan api akan padam dan berapa kerugian negara, melainkan kapan hukum akan tegak seadil-adilnya?
“Ujian kredibilitas dan transparansi kepada masyarakat kini menanti ketegasan Kapolda Sumsel yang baru, yakni Bapak Irjend Pol Dr H Sandi Nugroho SIK SH MHum. Tantangan ini menjadi ujian perdana Bapak Kapolda, apakah akan menjadi pemutus rantai mafia minyak yang diduga ‘dibekingi’ ataukah soal aktivitas Illegal ini tetap menjadi daftar PR (Pekerjaan Rumah) yang tak kunjung usai dan terus memanjang?
Dalam kesempatan ini juga, atas nama Kepengurusan Badar Sumsel, dirinya menyampaikan ucapan Selamat kepada Irjend Pol Dr H Sandi Nugroho SIK SH MHum atas Pelantikannya sebagai Kapolda Sumsel.
“Selamat dan Sukses atas pelantikan Bapak Irjend Pol Dr H Sandi Nugroho SIK SH MHum sebagai Kapolda Sumsel. Kami meyakini dengan jejak rekam Beliau, kolaborasi dan sinergisitas positif dengan setiap element dapat terbangun dengan mudah,” tutup Mantan Ketum HMI Palembang ini. (HS)
