Palembang, Kabar Sriwijaya – Rencana pengadaan meja biliar untuk fasilitas pimpinan DPR menuai sorotan dari kalangan aktivis anti korupsi. Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi Iqbal, SH, menilai anggaran tersebut tidak memiliki urgensi dan sebaiknya dibatalkan.
Rahmat mengungkapkan, pengadaan meja biliar tersebut sudah tercantum dalam sistem perencanaan anggaran pemerintah melalui LKPB atau Sirup, yang berarti telah diajukan oleh pihak perencanaan di Sekretariat DPR maupun pihak yang mengusulkan fasilitas tersebut.
“Pengadaan meja biliar untuk Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR Provinsi Sumsel ini sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Artinya memang sudah ada permintaan dari pihak yang bersangkutan,” ujar Rahmat, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan, dalam dokumen perencanaan tersebut disebutkan Ketua DPR mengusulkan pengadaan meja biliar senilai sekitar Rp150 juta. Sementara salah satu Wakil Ketua DPR mengusulkan anggaran hingga Rp333 juta untuk fasilitas yang sama.
Namun, menurut Rahmat, tidak semua pimpinan DPR mengajukan permintaan tersebut.
“Dari tiga wakil ketua DPR, hanya satu yang meminta. Sedangkan dua lainnya tidak mengajukan pengadaan meja biliar,” katanya.
Rahmat menilai jika fasilitas tersebut memang dianggap sebagai fasilitas kerja, seharusnya seluruh pimpinan DPR mendapatkan fasilitas yang sama. Karena itu, ia menduga pengadaan tersebut merupakan permintaan pribadi dari pihak tertentu.
Lebih lanjut, ia menilai penggunaan anggaran hingga sekitar Rp480 juta untuk pengadaan meja biliar tidak tepat, terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah.
“Sekarang pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, bahkan pemerintah pusat memotong sekitar 34 persen anggaran daerah. Harusnya DPR juga menunjukkan empati dan mengutamakan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Rahmat juga menyarankan agar anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu atau kegiatan sosial untuk anak-anak panti asuhan.
“Anggaran itu lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat, misalnya memberikan sembako atau kegiatan sosial bersama anak-anak panti asuhan. Itu jauh lebih bermanfaat,” katanya.
Menurutnya, rumah dinas wakil rakyat seharusnya difungsikan sebagai tempat menerima aspirasi masyarakat, bukan sebagai tempat hiburan.
“Kalau fasilitas di rumah dinas itu seharusnya kursi yang nyaman untuk masyarakat yang datang, atau fasilitas pendukung saat rakyat menyampaikan keluhan. Bukan meja biliar untuk bermain,” ujarnya.
SIRA pun meminta agar rencana pengadaan tersebut dibatalkan agar tidak mencederai marwah lembaga DPR di mata masyarakat.
Rahmat menambahkan, jika pengadaan tersebut tetap dilanjutkan, bukan tidak mungkin akan memicu reaksi dari masyarakat.
“Kalau ini tidak dibatalkan, informasi yang kami terima masyarakat bisa saja turun ke jalan meminta Sekretariat DPR membatalkan pengadaan meja biliar tersebut,” pungkasnya.(*)
