Palembang, KabarSriwijaya.com – Persoalan layanan kesehatan di Sumatera Selatan kembali mencuat. Keluhan masyarakat terkait akses berobat yang berbelit, antrean panjang, hingga pelayanan yang dinilai belum maksimal menjadi sorotan utama pemerintah daerah.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, secara tegas meminta BPJS Kesehatan untuk tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Ia menilai, program jaminan kesehatan yang seharusnya memudahkan justru masih kerap dirasakan menyulitkan oleh sebagian masyarakat.
“Fakta di lapangan masih ada masyarakat yang belum terlayani dengan baik. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya dalam pertemuan bersama jajaran BPJS Kesehatan Wilayah III di Palembang, Selasa (31/03/2026).
Sorotan tajam ini bukan tanpa alasan. Sejumlah persoalan klasik masih terus berulang, mulai dari prosedur administrasi yang rumit, keterbatasan fasilitas kesehatan, hingga ketimpangan layanan antara wilayah kota dan daerah pelosok di Sumatera Selatan.
Herman Deru menegaskan, pembenahan tidak cukup hanya sebatas wacana atau koordinasi formal. Ia mendesak adanya langkah konkret dan terukur, termasuk inovasi sistem pelayanan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Jangan hanya bicara program. Yang dibutuhkan masyarakat itu pelayanan cepat, mudah, dan pasti,” ujarnya.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyatakan komitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Namun, tekanan publik terhadap kualitas layanan terus meningkat, seiring masih banyaknya keluhan yang muncul dari masyarakat pengguna layanan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan sektor kesehatan di Sumsel belum sepenuhnya teratasi. Tanpa langkah pembenahan yang serius dan berkelanjutan, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan akan terus menurun.
Momentum ini menjadi ujian nyata bagi BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah: mampu menghadirkan perubahan, atau kembali terjebak dalam persoalan yang sama. (SB/RIL)
