Palembang, KabarSriwijaya.com – Terkait penanganan konflik Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan peringkat sepuluh yang artinya sumsel berprestasi dan merupakan wilayah terbaik dalam membuat rencana penanganan konflik sosial yang ada dilingkungan Provinsi Sumsel.
Hal ini di ungkapkan oleh Kementerian Dalam negeri melalui Kasubdit Penanganan Konflik Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Drs. Heru Matador M.Si, saat menghadiri acara Evaluasi Rencana Aksi Tim-Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B.04 Tahun 2017 di Horison Ultima, Kamis (15/06/2017).
“Provinsi Sumsel dalam rencana menangani konflik mendapatkan nomor sepuluh itu artinya Sumsel sudah berprestasi dalam rencana menanggulangi konflik yang ada di Provinsi Sumsel,” ungkapnya.
Menurut Heru, kenapa penilaian Sumsel mendapat nomor sepuluh, itu salah satunya hasil dilakukan evaluasi B.04 ini. “B.04 ini substansinya adalah laporan-laporan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Kesbangpol, baik itu tingkat Kabupaten, Kota atau Provinsi dan Nasional” jelasnya.
Lanjutnya, diadakan evaluasi se-pulau Jawa dan Sumatera ini agar dapat meningkatkan sinergisitas dalam aksi penanganan konflik sosial yang ada disuatu wilayah. Karena penanganan konflik sosial ini bukan hanya tugas pemerintah daerah saja.
“Tugas dalam penanganan konflik ini juga tugas setiap SKPD termasuk TNI dan Polri sebagai instansi vertikal yang ada di daerah,” terang Heru.
Heru berharap, terkait dengan tupoksi Kesbangpol khususnya, pemerintah daerah otomatis akan menjadi ketua Tim-Terpadu dalam menangani konflik sosial yang ada di daerahnya.
“Harus bisa melaksanakan dengan baik dalam melaporkan aksi untuk menanggulangi konflik sosial,” pungkasnya. (SB)
