Lubuklinggau, Kabarsriwijaya.com – Himpunan Jurnalis Daerah (HJD), megutuk keras dugaan konspirasi yang menyebabkan terjadinya pembengkakan anggaran publikasi Humas Musi Rawas Utara (Muratara). Pernyataan tersebut disampaikan saat puluhan wartawan mendatangi kejaksaan negeri Lubuklinggau, Rabu (30/8).
Selain itu, HJD juga menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada jaksa, agar mengusut tuntas persolan hukum Humas Muratara. Dan juga menyatakan sikap tegas, memberikan dukungan serta siap mengawal proses hukum dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran publikasi di Bagian Humas Muratara tahun 2016.
Taufik Gonda, Advokasi HJD berharap kepada pihak kejaksaan, untuk menguusut semua oknum-oknum yang terlibat konspirasi dalam penggunaan anggaran publikasi Humas Muratara. “Penjara adalah tempat yang paling tepat, bagi pihak yang bertanggungjawab,” tegas Taufik.
Sementara Agus Kurniawan sekjen HJD, menambahkan, mereka mengecam keras penyataan Sekretaris Daerah Muratara, yang mengatakan ‘persoalan hukum di Bagian Humas Muratara dilaporkan oleh Tuhan’. “Pernyataan ini mencederai umat, serta tidak pantas dan tidak rasional,” tegas Agus.
Presiasi positif disampaikan Santosa Hadipranawa, Kasi Intel Kejari Lubuklinggau, dengan menyambut baik kedatangan puluhan jurnalis ini. Menurutnya, ini bukan merupakan intervensi, melainkan dukungan terhadap pihaknya dalam mengusut persoalan hukum di Bagian Humas Muratara. Hanya saja, untuk penyelidikan, pihaknya tidak berpedoman terhadap opini dan interpretasi yang terbentuk di permukaan, melainkan tetap mencari dan mengumpulkan bukti-bukti sebanyaknya.
“Katakan dengan bunga, inilah bentuk dukungan yang menggunakan cara elegan,” ujar Agus Kurniawan sembari memberikan setangkai bunga kepada Kasi Intel Kejari di akhir aksi cinta penuh damai yang dimotori oleh pentolan HJD, Amsul Effendi dan Faizal Agustiawan, tersebut.
Sebelumnya, Kamis (3/8/2017), penyidik pidsus Kejari Lubuklinggau telah memanggil dan mewawancara Kabag Humas Muratara, Aan Andrian. “Ini baru tahap awal. Pemeriksaan masih sebatas wawancara,” jelas Kasi Pidsus, M Nai’mullah.
Informasi dihimpun, anggaran APBD Induk Bagian Humas Muratara tahun 2016, tidak cukup membayar seluruh tagihan media, sehingga terutang Rp1,7 miliar. Hutang itu dijanjikan Plh Kabag Humas M Hamdan Mawardi, dibayar pada APBD Perubahan yang dianggarkan Rp2,1 miliar. Tapi entah ilmu matematika mana dipakai Bagian Humas Muratara. Kendati anggaran lebih besar dari utang, tetap saja dana itu tidak cukup membayar seluruh tagihan media.
Terungkap saat pertemuan antara Kabag Humas baru, Aan Andrian, dengan wartawan, Rabu (14/12/2016), anggaran yang ada tidak cukup untuk melunasi semua tunggakan, sehingga setiap tagihan harus dipotong 50 persen. Ketika disepakati pemotongan itu, dana masih tidak cukup, sehingga tagihan yang sudah dipotong, kembali dipotong 50 persen. Terakhir ada sejumlah media yang tidak dibayar sama sekali, dengan total tagihan Rp287.400.000. (sabri)
