Palembang, KabarSriwijaya.com – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 tidak mencapai target, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Provinsi Sumatera Selatan memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil langkah yang kreatif inovatif.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Rusdi Tahar, SE pada Rapat Paripurna XXX dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (04/07/2017).
Rusdi Tahar mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai problema dalam mencapai target APBD. Realisasi pendapatan yang ditargetkan Rp. 6.999 Triliun hanya mampu direalisasikan sebesar Rp. 6.583 Triliun atau 94.05%.
Menurutnya, ini disebabkan target pendapatan asli daerah tidak tercapai secara signifikan, yaitu dari sebesar Rp. 3.094 Triliun hanya terealisasi sebesar Rp. 2.546 Triliun atau 82,30%.
“Hal itu terjadi pada 4 (empat) jenis pajak, yaitu Pertama, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi hanya sebesar Rp. 850,082 Miliar (82,02%) dari target sebesar Rp. 1,036 Triliun.
Kedua, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hanya terealisasi sebesar Rp. 528.601 Miliar (71,26%) dari target sebesar Rp. 741,820 Miliar.
Ketiga, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) hanya terealisasi sebesar Rp. 513,206 Miliar (80,19%) dari target sebesar Rp. 640 Miliar.
Keempat, Pajak Rokok hanya terealisasi sebesar Rp. 480,377 Miliar (98,53%) dari target sebesar Rp. 487,528 Miliar,” jelas Rusdi Tahar.
Menghadapi persoalan di atas Fraksi PAN menyarankan kerja keras Pemerintah Provinsi untuk mengambil langkah kreatif-inovatif untuk merealisasikan setiap target penerimaan PKB dan BBN-KB serta optimalisasi sumber-sumber PAD lainnya, sehingga diharapkan kemandirian pendapatan dapat mengurangi ketergantungan kepada dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu lanjut Tahar, peningkatan pembangunan mesti dikendalikan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Efisiensi belanja perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, sehingga APBD dapat digunakan seefektif mungkin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Apalagi beberapa tahun terakhir, realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pengurangan target dana perimbangan, mengakibatkan perlunya banyak penyesuaian atau perubahan yang dilakukan untuk dapat menutupi belanja yang telah direncanakan.
Demikian juga dengan kondisi perekonomian nasional yang kita alami tentu juga berdampak pada perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan.
“Kondisi ini memerlukan pengambilan langkah-langkah yang tepat konkret agar berbagai persoalan yang membelit bisa diminimalisir atau bahkan dieliminir,” pungkas Rusdi Tahar. (SB)
