Palembang, KabarSriwijaya.com — Minta kejelasan data hasil audit keuangan daerah, LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan menggelar aksi di kantor perwakilan BPK RI jalan Demang Lebar Daun, Kamis (08/06/2023).
Dalam aksinya, mereka membawa spanduk bertuliskan ‘Hasil Audit BPK Sumatera Selatan Diduga Banyak Rekayasa’ mereka juga melakukan orasi secara bergantian.
Ketua LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan, Dodo Arman, mengatakan bahwa unjuk rasa yang mereka lakukan tersebut untuk mendukung program pemberantasan korupsi.
“Aksi demo ini dilakukan sebagai wujud dalam menyuarakan dan mendukung pemberantasan korupsi di Republik Indonesia,” ujarnya.
Dodo menerangkan bahwa aksi mereka kali ini, adalah untuk meminta salinan atau copy hasil audit BPK terkait Perjalanan Dinas DPRD yang sudah diaudit oleh BPK Tahun 2019 dan 2020.
“Meminta kepada BPK salinan atau copyan audit perjalanan dinas DPRD kabupaten pada tahun 2020, pada masa pandemi,” ujarnya.
Sesuai yang tertera di LHP-BPK, Kabupaten yang diminta adalah: Ogan Ilir, Lubuk Linggau, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Banyuasin, Lahat, Pagaralam, OKU Selatan, OKU Timur, Prabumulih dan Musi Rawas.
“Kita semua tahu bahwa pada tahun tersebut adalah masa Pandemic Covid 19 dan pemerintah telah menetapkan regulasi pembatasan dan larangan perjalanan dinas keluar kota, terlebih lagi Sumatera Selatan,” ungkapnya.
Aksi mereka diterima oleh kepala sekretariat kantor perwakilan BPK RI Sumatera Selatan Acep Mulyadi.
Acep menyampaikan apresiasi terhadap aksi yang dilakukan oleh LSM KPK Nusantara Sumsel dan berjanji akan memfasilitasi bertemu dengan pihak terkait untuk memenuhi tuntutan mereka.
“Kami coba fasilitasi kami telpon tapi kan namanya memfasilitasi kan tergantung yang kita undang juga berkenan apa ngga, kami tidak punya kewenangan memaksa mereka datang. Belum bisa dipastikan kapannya, tapi kami akan berusaha coba undang baik-baik mau ketemu LSM apa sih yang mau diminta karena data itu kan bukan punya kami,” jelasnya. (SB)
