Palembang, KabarSriwijaya.com – Dewan Pers mengajak seluruh media yang ada di Sumatera Selatan, baik itu media cetak, online, televisi dan radio untuk terus mengawal proses berlangsungnya setiap tahapan Pasca selesainya hari pencoblosan 17 April 2019 lalu.
Hal ini diungkapkan oleh Ratna Komala Ketua Komisi Penelitian, Pendataan Ratifikasi Dewan Pers Periode 2016-2019 saat bertindak sebagai salah satu Narasumber di acara Workshop Peliputan Pasca Pileg & Pilpres 2019, yang berlangsung di Hotel Arista Palembang, Rabu (15/05/2019).
“Pers merupakan salah satu pilar demokrasi, dan sudah semestinya media mengawal akuntabilitas KPU dan Bawaslu, serta penegakkan hukum atas kasus-kasus kecurangan yang diduga terjadi, maupun juga investigasi terkait fenomena banyaknya petugas KPPS yang jadi korban,” papar Ratna.
Dijelaskannya juga sebelumnya, bahwa kegiatan Workshop ini sudah diselenggarakan sebelum dilaksanakan hari pencoblosan. Dan Dewan Pers sudah mengeluarkan edaran terkait aturan pelaku Pers yang melibatkan diri sebagai Tim Sukses maupun ikut sebagai Peserta Pemilu sbg Caleg harus melepaskan dulu segala atribut yang berkaitan dengan Pers.
“Proses pengawalan demokrasi pasca pencoblosan Pemilu tetap harus dilakukan hingga pengumuman dan potensi sengketa Pemilu melalui jalur hukum. Hal ini mengingat, Mahkamah Konstitusi mulai menerima pendaftaran sengketa Pemilu pada 8-25 Mei dan baru akan melakukan sidang pendahuluan pada 9-12 Juli,” jelasnya lagi.
Sementara itu, Junaidi Anggota Bawaslu Sumsel yang turut menjadi narasumber pada kegiatan ini menjelaskan bahwa pihaknya (Bawaslu, red) telah mencatat ada sebanyak 60 laporan yang diterima terkait adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu serentak beberapa waktu lalu.
“Dan terkait hal ini, pasca Pemilu, kedepan dipastikan bakal banyak petugas khususnya PPK yang bakal masuk bui karena sudah terindikasi melakukan kecurangan,” beber Junaidi.
Dalam acara yang dimoderatori oleh Firdaus Komar Ketua PWI Sumsel, menghadirkan 3 orang narasumber, diantaranya Ratna Komala (Ketua Komisi Penelitian, Pendataan Ratifikasi Dewan Pers), Junaidi SE MSi (Anggota Bawaslu Sumsel), serta Jimmy Silalahi (Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers). (HS)
