Palembang, KabarSriwijaya.com : Pemprov Sumsel mendukung program Pemerintah Pusat dalam percepatan proyek jalan tol Trans Sumatera yang menelan dana sekitar Rp 81 triliun.
Asisten III Pemprov Sumsel Edwar Juliartha dalam pembukaan Fokus Group Discussion tentang penelitian potensi dan penerapan skema Value Capture pada proyek jalan tol Trans Sumatera diselenggarakan Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Hotel Aryaduta, Rabu (23/05/2018).
Edwar menjelaskan, pertemuan FGD ini untuk merespon apa yang ditugaskan Presiden kepada Hutama Karya terkait jaringan jalan Tol Trans Sumatera. Ada skema supaya percepatan jalan tol yang menelan dana sekitar Rp 81 triliun ini cepat terwujud dari Lampung hingga Aceh.
“Sumsel adalah bagian dari jalan tol Trans Sumatera. Jadi disini kita mencari solusi alternatif bagaimana mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatera dengan menggunakan program value capture. Sehingga siapa yang mendapat manfaat jalan tol itu ikut sharing untuk pembangunanya,” katanya.
Edwar mengatakan, FGD ini mendengarkan pandangan Pemda yang termasuk dalam bagian jalan tol Trans Sumatera yakni Kabupaten Ogan Ilir, OKI, Banyuasin dan Kota Palembang. “Terkait wacana itu Pemprov mendukung apapun skemanya. Karena jika jalan tol Trans Sumatera terwujud, maka Provinsi Sumsel akan mendapatkan dampak positif,” tegasnya.
Lebih lanjut Edwar mengatakan, jalan tol Palindra dengan 3 ruas akan diuji coba. Namun untuk jalan tol kw Betung masih terkendala pembebasan lahan.
“Kalau ganti rugi lahan kita tidak bahas,” tegasnya.
Edwar mengungkapkan, dana pembangunan jalan tol Trans Sumatera Rp 81 triliun itu cukup besar. Sehingga Hutama Karya mencari skema untuk mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
Sementara itu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Uka Wikarya menuturkan, pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini terkendala dana Rp 81 Triliun.
“Dananya, awalnya dari Pemerintah pusat. Tapi angkanya besar. Jadi Hutama Karya cari skema untuk mempercepat pembangunannya. Hutama Karya butuh dana besar, namun finansialnya tidak ada. Namun Hutama Karya tetap menjalankan dengan sekuat mungkin,” paparnya.
Uka mengungkapkan, melalui FGD ini pihaknya menghitung dari sisi perekonomian finansial, tidak ada dananya.
“Kita mendorong Hutama Karya tetap menjalankannya sekuat mungkin. Saya ingin menghitung dari sisi perekonomian. Sehingga dapat menambah PAD bagi pemda dan tambahan bagi pusat. FGD ini memastikan pemda mempersiapkan diri sebaik-baiknya,” pungkasnya. (SB)
