Palembang, Kabar Sriwijaya – Ketua Badar Sejahtera Indonesia DPW Sumatera Selatan, Hari Azwar, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi air mancur yang baru saja diresmikan di Kota Palembang.
Ia menilai, proyek revitalisasi Bundaran Air Mancur yang didukung bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan justru menuai kekecewaan publik. Diketahui, pembangunan tersebut didukung bantuan gubernur sebesar sekitar Rp10 miliar.
“Ini sangat memprihatinkan. Anggaran yang digunakan berasal dari bantuan gubernur, yang artinya uang rakyat, namun hasilnya tidak bisa dinikmati masyarakat karena air mancurnya tidak hidup,” tegas Hari Azwar.
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti kondisi fasilitas di sekitar lokasi yang dinilai jauh dari kata layak. Jalan di sekeliling kawasan air mancur dilaporkan mengalami kerusakan, sementara lampu penerangan banyak yang tidak berfungsi.
“Kondisi ini menunjukkan dugaan kuat adanya masalah dalam kualitas pengerjaan proyek. Baru diresmikan, tapi sudah banyak kerusakan,” ujarnya.
Menurutnya, proyek yang seharusnya menjadi ikon kota dan kebanggaan masyarakat justru berpotensi menjadi simbol kegagalan perencanaan dan pengawasan.
Atas dasar itu, Hari Azwar yang juga merupakan aktivis nasional dan MPK PB HMI secara tegas meminta Kejaksaan Negeri Palembang untuk turun tangan melakukan audit menyeluruh.
“Kami mendesak Kejari Palembang untuk melakukan audit total terhadap proyek ini, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan. Jangan sampai ada indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan daerah,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran publik, terlebih proyek tersebut melibatkan dana bantuan pemerintah provinsi.
“Kalau memang ada kesalahan atau penyimpangan, harus dibuka secara terang kepada publik dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kota Palembang maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi air mancur tersebut pasca peresmian.
Badar Sejahtera Indonesia DPW Sumsel menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bentuk kontrol sosial demi memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
